Gubernur Papua Tolak Keberadaan HTI & FPI Di Papua

Menyimak isu yang santer beredar di media sosial saat ini terkait keberadaan kelompok radikal Islam di Papua,  membuat Gubernur Papua, Lukas Enembe akhirnya angkat bicara. Dihadapan jajaran Forkopimda dan para tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat yang hadir dalam acara Ramah Tamah di kediaman Pendeta Lipiyus Biniluk, Sentani, Sabtu (6/5) malam, Gubernur secara tegas menolak keberadaan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Pembela Islam (FPI) di Bumi Cenderawasih.

“Selaku Gubernur Papua, disini saya tegaskan kami menolak keberadaan Kelompok organisasi radikal di tanah Papua. Saya ikuti perkembangan informasi di media sosial terkait hal ini, siapapun kita harus sepakat tolak keberadaan HTI dan FPI,” tegasnya.

Dikatakan, saat ini perkembangan menyangkut isu SARA luarbiasa terjadi seperti di Pilkada Jakarta. Gubernur berharap hal itu tidak terjadi di Papua. “Kami di Papua menjaga NKRI secara utuh dan damai. Kita tidak terpengaruh, sebab sejak dahulu kami sudah menjaga kedamaian, kerukunan antar suku dan agama. Oleh sebab itu kita harus sepakat untuk menjaga keutuhan negara ini dan dimulai dari Papua,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur, ia meminta kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Papua bersama Pemerintah dan jajaran pihak keamanan TNI Polri, termasuk tokoh adat dan masyarakat untuk dapat duduk bersama mendiskusikan terkait hal ini.

“Saya minta secara resmi untuk segera mengambil langkah pencegahan. Sebab situasi ini tidak boleh terjadi karena akan berbahaya. Kita tahu di Provinsi ini dengan berbagai gejolak dimana satu sisi ada kelompok yang pro kemerdekaan dan pro NKRI, kalau ada kelompok ini lagi nantinya akan berbahaya, nantinya masyarakat yang jadi korban,” tegas mantan Bupati Puncak Jaya ini.

Hal senada juga disampaikan, Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk. Menurutnya, didalam membuka lembaran baru di Papua, masuknya kelompok radikal Islam patut diwaspadai oleh semua pihak. Tidak boleh ada yang merasa hebat dengan agamanya diatas tanah Papua, sebab yang terhebat hanyalah Tuhan. Semua yang percaya dengan agamanya masing masing harus hidup rukun dan damai di tanah ini. ” Didalam Kristen mari kita lanjutkan perjuangan Kristus, agama yang lain juga begitu namun yang harus diingat jangan saling mengganggu!”kata Lipiyus mengingatkan.

Selaku Ketua FKUB, Lipiyus berharap Pemerintah dan jajaran TNI Polri dapat memberikan sedikit solusi agar masyarakat bisa melihat. Sebab menangani persoalan ini dibutuhkan ketegasan, sehingga tidak berkembang lebih jauh.

“Kami juga berdoa supaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi radikalisme ditangani secara profesional dan baik supaya tidak ada konflik dalam proses penanganannya. Termasuk di Papua, mari kita tangani mereka yang radikal dengan profesional dan dengan kasih supaya tidak ada konflik. Kerjasama dengan para pemuka agama, adat juga tokoh masyarakat juga penting, semua harus bersatu mencari solusi dari persoalan ini,” tukasnya.

Lanjut Lipiyus menilai, peran tokoh agama, adat juga masyarakat sangat penting sebab merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. Semisal  tokoh agama, bisa menyampaikan pesan kenabian dalam mimbar dan data yang lengkap maka umat pasti akan mendengarkan. Sebab jika masyarakat mendengarkan secara setengah setengah isu yang beredar, maka peluang terjadi konflik akan cukup besar. Ini tentunya tidak boleh terjadi di Papua.

“Saya harapkan Pemerintah bisa melihat peranan kedua lembaga ini, bagaimana mereka bisa membangun komunikasi aktif yang selama. Ini saya lihat tidak berjalan baik. Harapan saya Pemerintah pusat ada program khusus untuk kerjasama lebih dekat dengan FKUB, dalam usulan saya ke Wapres untuk masuk program khusus Prolegnas bisa  diprogramkan secara resmi sehingga mereka kerja fokus,” harapnya.

Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar dalam arahannnya, menegaskan selaku aparat penegak hukum tentunya mempunyai visi untuk menjadikan Papua yang sejahtera, aman dan tertib. Tentunya pendekatan tugas kepolisian yang dikedepankan bukan lagi yang sifatnya menjadi momok masyarakat, namun pro aktif melalui gerakan Adik Kakak yang artinya gerakan Aman, Damai, Indonesia Kuat. Dimana Kerukunan adalah kunci utamanya. ” Kami ingin bersama seluruh tokoh masyarakat, agama, adat kita bangun kerukunan di tanah Papua,” ucapnya.

“Kami juga ingin masyarakat Papua menjadi bahagia aman dengan pendekatan humanis yang kami lakukan, pendekatan agama, menjalin persahabatan dengan seluruh stakeholder. Oleh karenanya saya selalu menekankan kepada staf dan jajaran untuk selalu berpikir positif terhadap masyarakat Papua. Kita harus mengajak semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang aman damai dan tertib,” sambungnya.

Dalam acara ramah tamah ini ditutup dengan acara doa bersama bagi para pemimpin di tanah Papua, dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe, Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar dan pihak TNI dalam hal ini dihadiri oleh Wakasad TNI, Mayjen TNI Hinsa Siburian yang sebelumnya menjabat Pangdam Cenderawasih.

Sebelumnya, beredar luas di media sosial foto akun facebook seorang wanita yang mana dalam akunnya terdapat postingan foto sekelompok pemuda membentangkan bendera panji Islam diatas bukit yang berada di kawasan Doyo Lama, Kabupaten Jayapura.

(WP)