Gubernur Papua Sesalkan Isu SARA Pada Pilkada Intan Jaya Sehingga Korbankan Warga

Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya bentrok warga dalam Pilkada di Kabupaten Intan Jaya sepekan lalu. Dalam bentrok ini setidaknya ada 6 warga tewas dan puluhan lainnya luka luka.

Gubernur kepada pers di Jayapura, senin sian (27/2) menuturkan, ini merupakan gesekan yang luar biasa dan dipicu oleh orang orang tidak bertanggung jawab, yang datang dengan menebarkan isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) dengan sangat berlebihan.

Ia meminta aparat keamanan khususnya Kepolisian harus segera mengambil tindakan tegas, mengamankan daerah Intan Jaya.

“Jadi saya minta kepolisian harus amankan ini, karena dibuat oleh manusia disana. Banyak orang jadi korban dan dampaknya tidak bagus untuk daerah Intan Jaya sendiri. Ini mengaku putra daerah justru berdampak seperti ini,”sesalnya.

Disinggung soal masih adanya kabupaten yang hingga kini menyelenggarakan Pilkada di wilayahnya dan belum melakukan pleno penetapan, sesuai dengan tahapan nasional KPU pleno penetapan tanggal 22 – 24 Februari, Gubernur menyarankan lebih baik diberhentikan saja Pilkadanya.

“Ini sekarang sudah lewat. Sudah tanggal 27 Februari. Ini kan waktunya lewat. kalau waktunya lewat yaa ditarik dan diberhentikan saja. kalau tidak mau ya di diskualifikasi begitu ini tergantung waktu. Akan tetapi waktu pemerintah sudah jelas. Bisa di diskualifikasi kalau mereka masih mengulur – ulur waktu. Semua calon punya kepentingan masing – masing bertahan seperti itu dengan menghadirkan massa itu bisa di dis tidak bisa dengan model seperti itu. Sebab batas akhir KPU tanggal 24,” jelasnya.

Untuk itu dirinya berharap agar semua calon kandidat yang maju sebagai kepala daerah harus mengerti tentang ini dan harus sadar. Sehingga masyarakat jangan di korbankan dan akan berimbas seperti kasus di Intan Jaya.

Mantan Bupati Puncak Jaya ini juga meminta kepada KPU hal ini harus diselesaikan, karena ada di beberapa tempat pleno tidak bisa dilaksanakan. Seraya memberikan contoh yang terjadi pada dua distrik di Kabupaten Yapen.

“Itu yang membuat kasus pembunuhan banyak yang terjadi. Oleh karena itu KPU harus ambil tindakan tegas diback up oleh pihak kepolisian,” tutupnya.

(W.P)