DPR Papua Tengah Mulai Kaji Pencabutan Perdasus OAP, Apa Alasannya?

Nabire, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR Papua Tengah) mulai mengkaji pencabutan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua (OAP). Langkah tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi regulasi sekaligus membuka jalan bagi penyusunan aturan baru yang dinilai lebih komprehensif dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Pembahasan dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan melibatkan Biro Hukum serta mempertimbangkan berbagai masukan yang telah disampaikan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses dengar pendapat sebelumnya.

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John N.R. Gobai, mengatakan pembahasan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. DPR perlu memastikan seluruh proses dan masukan yang telah dihimpun menjadi dasar dalam menentukan apakah regulasi yang ada masih dapat disempurnakan atau harus dicabut dan digantikan dengan Perdasus baru.

“Kita sudah berproses melalui dengar pendapat. Ada masukan dari masyarakat dan sejumlah pihak. Karena itu, kita perlu menyepakati langkah yang tepat,” ujar Gobai dalam pembahasan bersama Bapemperda.

Menurut dia, regulasi mengenai OAP harus disusun dengan melibatkan lebih banyak unsur. Selain masyarakat adat, proses tersebut perlu memperhatikan masukan pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta lembaga terkait lainnya.

Gobai menekankan bahwa aturan tentang OAP tidak semestinya hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi. Regulasi tersebut harus mampu memberikan pengakuan terhadap identitas Orang Asli Papua sekaligus melindungi hak masyarakat adat dan memberikan kepastian hukum.

Sementara itu, perwakilan Biro Hukum, Jhon Sinambela, menjelaskan bahwa keputusan mencabut atau mengubah Perdasus harus didasarkan pada kajian terhadap substansi dan materi muatan regulasi. Acuan pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus diperhatikan, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Ia menjelaskan, perubahan terhadap suatu peraturan yang sudah mencakup lebih dari separuh materi muatannya dapat menjadi pertimbangan untuk mencabut aturan lama dan membentuk regulasi baru.

“Kalau perubahan materi muatannya sudah lebih dari 50 persen, maka sebaiknya peraturan lama dicabut dan dibuat peraturan baru,” jelas Sinambela.

Materi yang kini menjadi perhatian antara lain perlindungan identitas OAP, pencegahan pemalsuan identitas, perlindungan data kependudukan dari penyalahgunaan dan praktik jual beli, serta kemungkinan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

DPR Papua Tengah juga menilai aturan baru nantinya perlu disertai regulasi pelaksana, termasuk Peraturan Gubernur, agar ketentuan yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, rancangan regulasi harus diselaraskan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan ketentuan nasional lainnya. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar aturan daerah tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi serta dapat melewati tahapan fasilitasi dan evaluasi pemerintah pusat.

Keterlibatan masyarakat adat juga menjadi salah satu perhatian utama. DPR mendorong agar pihak yang memahami sejarah, identitas, silsilah, serta mekanisme pengakuan OAP dilibatkan dalam penyusunan regulasi.

Sebagai tindak lanjut, Bapemperda bersama Biro Hukum akan menyiapkan kajian pencabutan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, matriks perubahan materi muatan, serta langkah penyusunan regulasi baru yang akan diselaraskan dengan Propemperda Tahun 2027.

DPR Papua Tengah menegaskan bahwa pencabutan Perdasus tersebut masih berada dalam tahapan pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui proses legislasi, kajian hukum, harmonisasi, serta mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi pengganti nantinya diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mengakui identitas OAP, melindungi hak masyarakat adat, sekaligus memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]