Direktur Pusat Lembaga Pusat Pengkaderan Papua Sayangkan Penurunan Kuota Sekolah Kedinasan

Jayapura, 17 Mei 2024 – Penerimaan kuota sekolah kedinasan seperti IPDN, STIS, STAN, Perhubungan, STMKG, Poltekip, Poltekim, Pertanahan, SSN, dan STIN semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan ini sangat disayangkan, terutama di era Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh Tanah Papua. Pada masa tahun 2000-an, penerimaan kuota sekolah kedinasan per daerah kabupaten/kota dan provinsi bisa mencapai 5-10 orang, namun kini hanya 1-2 orang.

Penurunan kuota ini terjadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi (IT) yang semakin membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan profesional. SDM ini sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara, demi terjaganya jiwa Good and Clean Governance.

Dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, statistika, klimatologi, siber, intelijen, dan lain-lain, kebutuhan akan SDM yang profesional dan handal sangatlah krusial, terutama di era DOB dan Otonomi Khusus (OTSUS) di wilayah Papua, dari Sorong hingga Merauke.

Direktur Pusat Lembaga Pengkaderan Papua (LP3), Alexsander Pekei, yang selalu memberikan pengkaderan kepada Generasi Muda Papua melalui berbagai bimbingan belajar (Bimbel), mengungkapkan keprihatinannya. Ia bertanya-tanya mengenai kendala yang menyebabkan penurunan kuota penerimaan sekolah kedinasan. Pekei menyarankan kepada para Bupati, Walikota, Gubernur, dan MRP untuk segera membuat kajian mendalam kebutuhan SDM dan menetapkan kuota-kuota per kabupaten, kota, dan provinsi se-Tanah Papua.

Selain itu, Pekei menekankan bahwa kuota penerimaan sekolah kedinasan harus diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP), sesuai dengan regulasi undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (UU No. 2 Tahun 2021). Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa generasi muda Papua mendapatkan kesempatan yang adil dan memadai dalam pendidikan kedinasan.

Dengan adanya kajian yang komprehensif dan penetapan kuota yang tepat, diharapkan penurunan kuota penerimaan sekolah kedinasan dapat diatasi. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua dan mendukung pembangunan SDM yang unggul dan profesional di seluruh Tanah Papua.(*)

[Nabire.Net]