Nabire.Net

(Plt.Bupati Dogiyai, Herman Auwe)

Ratusan Pejabat yang dinonaktifkan oleh Plt. Bupati Dogiyai, Herman Auwe, menggelar Demo Damai di depan Kantor DPRD Dogiyai, meminta Gubernur Papua dan Kemendagri untuk meninjau kembali pencopotan beberapa Pejabat Eselon 2,3 dan 4, pada bulan maret lalu oleh Herman Auwe.

Para pendemo ditemui oleh Ketua DPRD kabupaten Dogiyai, Thin Anjela Iyai, beserta anggota DPRD lainnya.

Para pendemo menganggap pelantikan Pejabat Eselon 2,3 dan 4 bulan maret lalu oleh Plt.Bupati Dogiyai Herman Auwe cacat hukum dikarenakan seorang Pelaksana Tugas tidak berhak melakukan mutasi pejabat, berdasarkan (Surat Mendagri) Nomor 800/349 tertanggal 19 Januari.

Untuk itu pendemo meminta Gubernur Papua untuk mencabut keputusan yang telah dilaksanakan oleh Plt.Bupati Dogiyai.

Demo ini sendiri dikawal oleh aparat Polres Nabire dipimpin langsung Kapolres Nabire AKBP Semmy Ronny Thabaa, dibackup oleh anggota Koramil 1705-06/Moanemani.

Sebelumnya pada bulan maret 2016 lalu, telah terjadi mutasi besar-besaran pegawai di Kabupaten Dogiyai, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2016, Plt Bupati Dogiyai telah melantik Pejabat Eselon, II,III dan IV. Yang terdiri dari 17 Eselon IIb, 54 Esolon IIIa dan IIIb, serta 58 jabatan eselon IVa. Pada tanggal yang sama para pegawai definif ini melayangkan Surat Tanggapan kepada Gubernur untuk meninjau Pengangkatan Pegawai yang dilakukan Plt Bupati Dogiyai. Hinnga saat ini baru ada tanggapan secara lisan dari Sekda Provinsi, yang mengatakan pelantikan tidak sah. Namun belum ada tanggapan tertulis dari Gubernur Provinsi Papua.

[Nabire.Net]