Bupati Intan Jaya Larang ASN Terprovokasi Pergantian Jabatan, Minta Aset Daerah Dijaga

Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), serta jajaran pemerintah daerah agar menjaga fasilitas dan aset milik pemerintah. Ia meminta seluruh pihak tidak terprovokasi oleh pergantian jabatan di lingkungan pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan Aner Maisini dalam sambutan pada acara serah terima jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya dari Asir Mirip kepada Maryanto, Selasa (4/11/2026).

Bupati menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan fasilitas daerah.

Menurutnya, apabila terdapat persoalan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, seluruh pihak sebaiknya menempuh jalur komunikasi dan dialog, bukan melakukan perusakan terhadap fasilitas maupun akses milik pemerintah.

“Kalau ada persoalan, lebih baik kita berdiskusi daripada merusak fasilitas atau akses orang lain. Bangunan ini tidak punya telinga, mata, dan mulut. Kalau kita merusaknya, bangunan itu tidak akan memberikan solusi. Justru kita sendiri yang akan merasakan akibatnya,” tegas Aner.

Ia mengatakan, pengamanan aset pemerintah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh pimpinan OPD, pegawai, serta unsur keamanan diminta mengambil bagian dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun menggunakan anggaran negara.

Aner juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah Intan Jaya.

Jika terjadi gangguan atau tindakan perusakan, ia meminta pihak yang mengetahui kejadian tersebut segera berkoordinasi dengan aparat berwenang agar dapat dilakukan penyelidikan dan penanganan sesuai ketentuan hukum.

Selain keamanan, Bupati turut menyoroti pentingnya regenerasi birokrasi. Ia meminta setiap pimpinan OPD mulai mempersiapkan kader-kader potensial untuk mengisi posisi strategis yang akan ditinggalkan pejabat memasuki masa pensiun.

Menurutnya, pengisian jabatan harus mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, dan produktivitas aparatur, bukan semata-mata kepentingan politik. Setiap ASN memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga diperlukan kerja sama untuk saling melengkapi.

Dalam kesempatan itu, Aner juga menjelaskan bahwa pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada kepala dinas sudah dapat dilakukan. Ia mengakui penetapan APBD Perubahan mengalami keterlambatan karena kondisi defisit anggaran dan kebijakan efisiensi yang juga terjadi secara nasional.

Terkait hak pegawai, Bupati meminta bendahara segera memproses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan ULP ASN. Ia berharap pencairan dapat direalisasikan dalam waktu dekat, bahkan dalam pekan ini atau pekan berikutnya.

“Kami sudah sampaikan agar bendahara segera memprosesnya. TPP dan ULP ASN diharapkan bisa segera dicairkan sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi para pegawai,” ujarnya.

Bupati berharap seluruh ASN dan pimpinan OPD tetap bekerja secara profesional, menjaga aset daerah, serta memperkuat koordinasi demi kelancaran pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya.

[Nabire.Net]