Bupati Deiyai Hadiri Rakorwasda Inspektorat se-Papua Tengah di Nabire

Nabire, Bupati Deiyai Melkianus Mote menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat se-Provinsi Papua Tengah yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk memperkuat pengawasan internal dan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan serta akuntabel.

Kehadiran Melkianus Mote dalam kegiatan tersebut menandai partisipasi Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam upaya memperkuat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi.

Bupati Deiyai hadir bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Kabupaten Deiyai, Peter Joharry Matakena, serta empat perwakilan Inspektorat Kabupaten Deiyai. Rombongan tersebut turut melibatkan Sekretaris Irban Khusus (Irbansus) dan Kepala Subbagian Program.

Perkuat Koordinasi Pengawasan Daerah

Rakorwasda Inspektorat se-Provinsi Papua Tengah menjadi wadah koordinasi bagi jajaran pengawasan internal pemerintah daerah. Forum ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui koordinasi di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Keberadaan Inspektorat memiliki peran penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan koordinasi dengan jajaran pengawasan daerah lainnya di Papua Tengah.

Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Penguatan pengawasan internal menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Pengawasan yang berjalan dengan baik diharapkan dapat mendukung perbaikan administrasi pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang akuntabel berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan program yang sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan mampu mendukung efektivitas penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meski demikian, hasil konkret dari kegiatan Rakorwasda ini belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, tindak lanjut dan penerapan hasil koordinasi di lingkungan pemerintah kabupaten menjadi aspek penting untuk melihat dampak kegiatan tersebut.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam Rakorwasda diharapkan dapat memperkuat peran pengawasan internal sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, tertib, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

[Nabire.Net]