BULOG Bentuk Satgas Khusus untuk Awasi Penyaluran Beras SPHP, Mitra Penyalur Dievaluasi

Nabire, Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Langkah ini dilakukan menyusul dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Pembentukan satgas tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG membenahi tata kelola distribusi beras pemerintah, meningkatkan kepatuhan mitra penyalur, serta mencegah penyimpangan yang dapat mengganggu tujuan program stabilisasi pangan.

BULOG menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat. Penguatan pengawasan juga diarahkan untuk memastikan distribusi berlangsung secara tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Nabire, Abdul Azis, mengatakan pengawasan yang lebih ketat merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program SPHP.

“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” tegas Abdul Azis dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat (30/10/2026).

BULOG Evaluasi Jalur Distribusi dan Kepatuhan Mitra

Sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan beras SPHP, BULOG melakukan penguatan pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi, terutama pada jalur penyaluran yang dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Evaluasi tersebut mencakup penataan mekanisme distribusi dan peningkatan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran beras program pemerintah.

Melalui langkah ini, BULOG berupaya memastikan setiap tahapan distribusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Pembentukan Satgas Khusus menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pengendalian tersebut. Tim ini diarahkan untuk memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta mengawasi pelaksanaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah di berbagai wilayah operasional BULOG.

Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, perusahaan berharap potensi penyalahgunaan beras SPHP dapat diminimalkan dan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai sasaran.

Rumah Pangan Kita Turut Menjadi Perhatian

Pengawasan tidak hanya menyasar jalur distribusi utama, tetapi juga jaringan mitra penyalur yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK).

RPK merupakan salah satu saluran distribusi yang dimanfaatkan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan yang disalurkan BULOG. Karena itu, kepatuhan mitra terhadap ketentuan program menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penyaluran beras SPHP.

BULOG menekankan bahwa seluruh mitra wajib mengikuti aturan distribusi dan harga jual yang ditetapkan serta tidak menyalahgunakan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Evaluasi terhadap jaringan mitra tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola penyaluran sekaligus mengurangi risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Abdul Azis juga menegaskan bahwa jajaran BULOG di wilayah kerjanya terus didorong untuk meningkatkan pengawasan. Upaya tersebut ditujukan agar pelaksanaan program SPHP berlangsung tertib dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Beras

Program SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan beras dan membantu mengendalikan harga di tingkat konsumen.

Dalam pelaksanaannya, ketepatan distribusi menjadi faktor penting karena penyimpangan pada jalur penyaluran berpotensi mengurangi efektivitas program. Beras yang seharusnya tersedia bagi masyarakat sesuai mekanisme pemerintah perlu disalurkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Karena itu, pengawasan terhadap mitra dan jalur distribusi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Penertiban distribusi diharapkan dapat menjaga agar beras SPHP tetap disalurkan sesuai peruntukannya. Selain itu, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memperbaiki kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan penugasan pemerintah.

Meski demikian, dugaan penyalahgunaan yang menjadi pemicu langkah penertiban tersebut tetap perlu ditangani secara objektif berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

BULOG Dukung Penegakan Hukum

BULOG menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang terkait dugaan pelanggaran dalam penyaluran beras SPHP.

Perusahaan juga menyatakan kesiapannya memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan untuk mendukung penanganan perkara secara objektif dan menyeluruh.

Langkah pengawasan, evaluasi mitra, dan pembentukan Satgas Khusus diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian distribusi beras pemerintah secara berkelanjutan.

Ke depan, efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada konsistensi pengawasan, kepatuhan seluruh mitra penyalur, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan.

Bagi masyarakat, pembenahan distribusi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap program SPHP sekaligus menjaga agar beras pemerintah tersedia sesuai tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

BULOG menegaskan komitmennya untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas demi melindungi kepentingan masyarakat.

[Nabire.Net]