Nabire.Net

Pemerintah yang baik menuntut para penyelenggara negara untuk dapat bekerja sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana  diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang harus dilaksanakan mulai 1 Januari 2011, maka Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dengan maksud memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang lebih sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik.

Terkait hal itu, bertempat di Hotel Mahavira Nabire, rabu 29 maret 2017, digelar Bimbingan Teknis Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dengan baik demi mendapatkan pemahaman, kesamaan pandangan dalam memahami dan menjalani kebijakan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan hingga 1 april 2017 tersebut, diikuti oleh para pegawai BPKAD Nabire, serta menghadirkan 2 nara sumber masing-masing Samsul Ramli dan H. Farurrazi.

[Nabire.Net]