Nabire.Net

(Bappeda Mimika Laksanakan Musrenbang Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur 2026)

Mimika, 17 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Senin (17/3/2025) dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte.

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte,dalam arahannya mengatakan bahwa, pemerintah telah berbuat banyak kepada masyarakat terkait program dana otsus, namun berdasarkan penilaian masih kurang. Oleh karena itu, ia meminta agar diperlukan data konkret terkait jumlah Orang Asli Papua (OAP) agar distribusi dana lebih tepat sasaran.

“Mari di forum yang baik ini kita pakai untuk mengevaluasi dan menyusun program yang menjawab kebutuhan OAP. Kita coba kurangi yang fisik dan perhatikan pembangunan sumber daya manusia,”kata Petrus.

Petrus juga meminta agar program dari dana Otsus ini dapat melihat program apa yang bisa menjawab permasalahan orang Papua.

“Jadi tidak sekedar bicara dokumen dan selesai. Kita harus benar-benar sampai di outcam. Bikin program itu berangkat dari masalah bukan keinginan. Pengelola dana Otsus itu harus lihat masalah orang Papua hari ini apa yang dibutuhkan,”ujarnya.

Dirinya mencontohkan dalam bidang pendidikan, dana Otsus dapat digunakan untuk membantu anak-anak Papua yang belum bisa membaca dan menulis. Sehingga, Dinas Pendidikan harus mempunyai data akurat terkait jumlah anak yang membutuhkan bantuan ini.

Begitupun dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan harus memiliki data jumlah OAP yang mendapat layanan kesehatan dari dana Otsus.

“Misalnya ada ibu hamil butuh rujukan, nah dana itu digunakan di situ,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, mengatakan bahwa, dana Otsus telah digunakan untuk membiayai berbagai program di OPD teknis, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur.

“Program kerja tahun 2026 yang menggunakan dana Otsus akan tetap dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Prioritasnya tetap pada pendidikan dan kesehatan,”tutur Yohana.

Kemudian, Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Tengah, Jull Eddy Way mengatakan, Musrenbang Otsus menjadi tempat untuk mengusulkan program dan kemudian dibawa ke Musrenbang Otsus Provinsi agar aspirasi bisa dijawab menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kenapa harus di Musrenbangkan, karena disitulah mempertemukan dua posisi yaitu masyarakat dan pemerintah. Yang ada pada penyelenggara pemerintah adalah menterjemahkan apa yang diaspirasikan oleh rakyat sesuai kebutuhan rakyat,” pungkasnya.

[Nabire.Net/Yosef Doo]