Aksi Demo Menuntut Pemerintah Pusat Agar Serius Tangani Indonesia Timur
“Kami mendesak Pemerintah Pusat agar serius mengurus kawasan Timur Indonesia. Jika kami masih diperhitungkan sebagai bagian dari NKRI, maka “Selamatkanlah Indonesia Timur!”
Demikian pernyataan sikap Forum Pemuda Indonesia Timur Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda Timur Nusantara) dalam aksinya, Senin 13 Mei di Bundaran HI.
Aksi ini melibatkan mahasiswa dan pemuda dari seluruh kawasan Timur Indonesia.
Dalam aksi yang diikuti oleh ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB dan Sulawesi, Faren (Koordinator Lapangan) mengatakan bahwa, data BPS per September 2012 merilis prosentasi penduduk termiskin dari 10 Provinsi termiskin dan setengahnya berada di kawasan Timur Indonesia, yakni Papua (31, 66).
Papua Barat (27, 04), Maluku (20, 76), NTT (20, 41), NTB (18, 02) Gorontalo (17.22). Ironisnya, jumlah penduduk termiskin itu justru tersebar di wilayah-wilayah dengan tingkat sumber daya alam yang melimpah.
Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Di kawasan-kawasan tersebut, kemiskinan mencakup hampir semua aspek kehidupan; sarana publik, kebutuhan dasar (sandang, pengan, dan papan), pendidikan, kesehatan, politik, dll.
Formadda Timur Nusantara menyimpulkan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kawasan Timur Indonesia tidak mendapat tempat istimewa dalam proses pembangunan nasional.
Hak-hak tersebut cenderung diberangus seiring dengan eksploitasi sumber daya alam yang sebagian besar dibawa ke kawasan Barat Indonesia.
Eksploitasi sumber daya alam di kawasan Timur Indonesia seperti di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, migas, dan perikanan seringkali tidak berpihak pada rakyat miskin dan lingkungan hidup setempat yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup.
“Kami menilai, ada kesan cukup kuat, rakyat kawasan Timur Indonesia diabaikan dalam dalam proses pembangunan nasional. Mereka belum mengalami dan merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhanya setelah 67 tahun Indonesia merdeka. Dia tetap mengalami ketertindasan dan ketidakadilan dalam proses pembangunan. Dia tetap menjadi catatan pinggir Indonesia dalam multi aspek, “lanjut Faren.
Dampak dari ketidakadilan dan ketertindasan dalam proses pembangunan ini adalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi menyebabkan banyak masyarakat Timur Indonesia yang terpaksa bermigrasi ke kawasan Barat Indonesia, khususnya Jawa.
Mereka seringkali bekerja serabutan, termasuk menjual jasa keamanan. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau masyarakat kawasan Timur Indonesia sering diberi label preman.
Stigma premanis akhir-akhir ini semakin menguat karena opini yang dibangun, baik oleh sejumlah orang di kawasan atau lembaga tertentu termasuk media massa.
Dari perspektif HAM, kami menilai ini merupakan sebuah proses pembunuhan secara psikologis terhadap masyarakat dari kawasan Timur Indonesia.
Oleh karena itu, kami pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Formadda Timur Nusantara menyerukan agar hentikan segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi multi sektor terhadap masyarakat kawasan Timur Indonesia dalam proses pembangunan.
Formadda Timur Nusantara juga mendesak kelompok masyarakat dan lembaga tertentu agar berhenti memberi stigma premanisme dan stigma negatif lainnya terhadap masyarakat kawasan Timur Indonesia.
(Sumber : PapuaPos)
kami memohonkan do’a dan dukungan dari seluruh masyarakat indonesia timur agar apa yang menjadi aksi kami ini mendapat perhatian khusus bagi pemerintah pusat. jujur kami masyarakat indonesia timur tidak merasakan keadilan dalam aspek ekosob, (ekonomi, sosial, budaya dan politik)
teruskanlah perjuangan demi membela masyarakat indonesia timur.