2 Tahun Mendatang, Papua Bisa Masuk Agenda PBB

Jika Indonesia menganggap remeh isu Papua di dunia internasional maka bola liar Papua Merdeka akan meledak suatu saat di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaca dari pengalaman negara Kosovo, tidak menutup kemungkinan agenda Papua akan menjadi pembahasan PBB dalam dua tahun ke depan.

Demikian di prediksi Marinus Yaung, pengamat masalah – masalah politik dan hubungan internasional yang juga berprofesi sebagai Dosen Hubungan Internasional di Universitas Cenderawasih (Uncen).

“Perlu menjadi catatan bagi seluruh elit politik yang ada di tanah Papua bahkan Indonesia menurut analisa saya di tahun ini (2013), masalah Papua telah di lempar dalam forum PBB oleh PM Vanuatu, dan dua tahun dari sekarang persoalan Papua itu akan diselesaikan oleh PBB,” katanya Selasa (22/10) di halaman kampus FISIP Uncen Waena.

Menurutnya apa yang disampaikan oleh PM Vanuatu di forum Debat Umum Sidang Umum PBB 28 Maret lalu tidak boleh di pandang sebelah mata, pidato Mr. Moana Carcasses Kalosil adalah pidato resmi yang disampaikan oleh pejabat resmi sebuah negara resmi anggota PBB, karena di PBB hak suara sama, tidak melihat besar kecilnya negara.

“Persoalan Papua itu bukan baru dan merupakan isu internasional sejak kepemimpinan Presiden Soekarno, pada waktu itu Soekarno mengangkat isu Papua menjadi isu internasional dalam hal memasukan Papua kedalam NKRI, namun kali ini berbeda dimana orang Papua ingin memisahkan diri dari NKRI, jadi internasionalisasi arus balik menurut saya”, katanya lagi.

Menurutnya untuk mencapai kemerdekan Papua sudah dibentuk beberapa faksi atau gerakan sejak beberapa tahun lalu, namun pergerakan tersebut masih terpencar dan bergerak dengan platform dan agenda sendiri – sendiri, namun belakangan ini mulai tumbuh kesadaran  diantara aktivis Papua merdeka untuk merapatkan barisan dan kembali kepada satu komando yang dipimpin oleh OPM.

Jika hal ini terjadi, kata Yaung, sangat berbahaya bagi Pemerintah Indonesia karena akan terjadi penyatuan kekuatan secara besar-besaran untuk Papua di dunia internasional.

“Sebelumnya memang banyak organisasi yang masuk ke PBB untuk meminta dukungan dan tidak terkontrol, maka PBB bingung sebenarnya mana yang benar karena terlalu banyak gerakan Papua merdeka, berbeda dengan sekarang,” kata Marinus, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia kata dia, jangan lagi menganggap isu Papua itu seperti isapan jempol belaka lagi atau sebuah isu yang tidak akan terealisasi.

Marinus memprediksikan masalah Papua akan diskenariokan sebagaimana lepasnya Kosovo dari Serbia.

“Percaya atau tidak percaya, PBB akan memilih tiga opsi ini dan ini bisa dicatat dan di ingat oleh seluruh orang Papua,” wanti Marinus Yaung lagi.

Dimana menurut dia, nantinya PBB akan membentuk pemerintahan sementara untuk mengepalai wilayah administrasi Papua seperti Kosovo, kemudian, PBB akan menerima proposal Vanuatu untuk mengakui akan kedaulatan negara terhadap dekolonialisasi yang dilakukan PBB diatas tanah Papua pada tahun 1969.

“Ini yang disampaikan Perdana Mentri Vanuatu di forum PBB kemarin dan kasus Papua akan diputuskan secara unirateral atau secara sepihak Papua seperti Kosovo”.

Kasus Kosovo dibawa ke forum PBB mulai dari tahun 2006 dan diselesaikan pada tahun 2009. Ketika itu, negara yang bicara banyak atau berperan aktif untuk Kosovo adalah Cina dalam sidang PBB. “Dan kalau kita bisa lihat dalam selang beberapa tahun saja Kosovo akhirnya merdeka dan menurutnya hal ini akan sama dengan kasus Papua nantinya,” katanya.

Sementara itu, Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua mengatakan, persoalan Papua sangat kompleks. “Sekarang ada rekayasa baru otsus plus, atau RUU pemerintahan Papua, apakah ini yang dimaksud masalah status politik Papua dalam Indonesia sudah final?” ujarnya.

Menurutnya, harus diakui jujur bahwa akar permasalahan Papua adalah status politik Papua dalam Indonesia yang belum tuntas. “Karena proses pemasukan Papua ke dalam Indonesia melalui cara-cara biadab, tidak manusiawi dan penuh dengan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.

Baginya, persoalan Papua makin rumit setelah pelanggaran HAM berat dan kegagalan pembangunan selama 50 tahun. “Persoalan Papua tak bisa diselesaikan dengan pernyataan-pernyataan di media atau janji kosong dan banyaknya pemekaran,” tegasnya.

Koodinator Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Lambert Pekikir menegaskan, pemerintah harus membuka diri dan melihat masalah Papua tidak sepotong sepotong. “Ada masalah status politik, kalau ini tidak selesai, masalah Papua juga tidak akan selesai,” katanya. “Kalau mau ada perdamaian di Papua, pemerintah Indonesia perlu mendalami lagi, apa yang sebenarnya terjadi di Papua,” pungkasnya.

Ia menyatakan, persoalan Papua harus diselesaikan lewat perundingan internasional dengan dihadiri pihak ketiga. “Dan dilaksanakan di tempat netral, OPM mendukung perdamaian di Papua, tapi tentu dengan cara-cara penyelesaian yang bermartabat,” tandasnya.