Buchtar Tabuni : Dari Sisi Kemanusiaan, Australia Dukung Papua Merdeka

Pernyataan terbaru Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak akan mentolerir aksi demonstrasi warga Papua menentang kedaulatan Indonesia, mendapat komentar beragam dari aktivis Papua. Salah satunya datang dari Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.

“Itu benar, dari sisi hubungan bilateral kedua Negara, pasti pemerintah Australia akan mengatakan demikian, tapi kalau dari sisi kemanusiaan, Australia itu mendukung Papua Merdeka,” kata Buchtar Tabuni, kemarin.

Ia mengatakan, Australia telah memiliki pilihan untuk mendukung Papua dibuktikan dengan gerakan warganya beberapa waktu lalu dalam misi pembebasan Freedom Flotilla. Sayang, upaya itu dihadang oleh pihak keamanan Indonesia yang berjaga di pesisir selatan.

Baginya, penyataan PM Abbott hanya mewakili pemerintahan sah Negara itu. Namun berbeda ceritanya jika parlemen setempat yang bersuara. “Biar Perdana Menterinya bicara dari A sampai Z, tetap sama saja kalau parlemen disana tidak menerima, Australia itu Negara demokrasi, suara rakyat disana yang diperhitungkan, jadi kalau rakyat Australia mendukung Papua, ya pernyataan Perdana Menterinya itu hanya untuk menjaga hubungan bilateral saja,” paparnya.

Menurut dia, dukungan bagi Papua sudah jelas disuarakan Vanuatu melalui Perdana Menterinya Moana Kalosil dalam sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa akhir September lalu. Vanuatu menuding bahwa selama ini aparat Indonesia telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM di Papua. “Jangan lihat apakah Vanuatu itu Negara kecil atau bukan, bahwa dia bicara di depan sidang PBB, itu pasti punya dampak yang luar biasa,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Bali, di sela-sela kegiatan APEC, PM Abbott secara tegas mengatakan, protes anti Indonesia tidak mendapat tempat di Australia.

Abbott mengatakan, Australia tak akan memberi platform bagi siapa pun untuk menentang Indonesia. “Kalau mau menentang Indonesia, jangan lakukan di Australia. Kami tidak akan mentolerirnya,” tegasnya seperti dimuat radioaustralia. “Kedua, bagaimana saya melihat Papua? Menurut saya semakin membaik, bukannya memburuk. Dan saya harus mengakui kerja keras Presiden Yudhoyono dalam menjalankan otonomi dan memperbaiki kehidupan rakyat Papua,” tutur PM Abbott.

Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Lambert Pekikir menyatakan, sikap Australia yang ‘setengah-setengah’, menunjukkan diplomasi luar negerinya gagal dijalankan. “Saya tidak bisa bilang Australia mendukung Papua atau tidak, tapi kalau kita lihat dari fakta, jelas bahwa warganya punya keinginan Papua menjadi bangsa yang bebas,” katanya.

Di era pemerintahan Presiden Gus Dur, Australia secara terang terangan memberi support bagi pembebasan Papua. Ketika itu harian Sidney Morning Herald menulis penegasan Menlu Australia Alexander Downer yang menuduh Indonesia telah melakukan pembantaian etnis asli Papua. Downer juga mendukung upaya penduduk Papua untuk merdeka. Berang dengan tudingan itu, Menlu Alwi Shihab langsung meminta klarifikasi Australia.

Dukungan terhadap Papua juga terlihat ketika sejumlah aktivis dan anggota parlemen Australia berkumpul dalam sebuah kaukus Parlementarian for West Papua, tahun lalu. Salah seorang anggota parlemen dari Partai Hijau, Richard yang tergabung dalam kaukus mengatakan, Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihan referendum. Belakangan, aksi tersebut dikecam Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

TB mengatakan, kegiatan itu bisa diartikan sebagai upaya intervensi terhadap kedaulatan NKRI. Menurut dia, sejak 1969, rakyat Papua sudah resmi menjadi bagian dari NKRI melalui Pepera yang diakui oleh PBB. “Bahwa sekarang ini ada masalah keadilan dan kesejahteraan di Papua, tentu dapat diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat tanpa harus diintervensi oleh negara atau parlemen lain,” tegasnya seperti dirilis Merdeka.com.

Usai polemik itu, Australia buru-buru mengubah arah politik internasionalnya. Di jaman Abbott, Australia bahkan membuka kebijakan baru dengan ‘mengirim balik kapal pencari suaka dari Papua’ dan rencana membayar penduduk desa untuk memberi informasi tentang penyelundup manusia.