Tidak Diijinkan Masuk Indonesia, Freedom Flotilla Kembali Ke Australia

Freedom Flotilla dikabarkan telah kembali ke perairan Australia, setelah berlayar di sepanjang wilayah perbatasan antara Australia dan Indonesia sejak Kamis malam, (12/09/13) lalu.

Juru Bicara Freedom Flotilla, Ronny Kareni mengatakan, Freedom Flotilla menunggu respons dari Pemerintah Indonesia dan Angkatan Laut Indonesia untuk mendapat izin memasuki wilayah Papua, tetapi tidak diberi izin.

“Freedom Flotilla telah mencoba berbagai cara untuk berkomunikasi melalui SMS, telepon, email, surat dan mengirim utusan pribadi ke Kedutaan Besar Indonesia di Canberra. Tetapi tidak mendapatkan respon dari pihak Indonesia,” katanya.

Koordinator aktivis Izzy Brown menjelaskan, rombongan perahu layar itu sempat menggelar upacara secara simbolis. Upacara berlangsung di perbatasan, namun lokasi pastinya dirahasiakan demi pertimbangan keamanan.

Izzy Brown, salah satu organizer dalam Freedom Flotilla menjelaskan, “Kami sama sekali tidak menginginkan kekerasan, apalagi perlawanan dengan kapal perang.”

“Misi kami adalah untuk membawa air dan abu sakral sebagai persembahan solidaritas dengan masyarakat adat Papua Barat dan untuk menarik perhatian dunia untuk perjuangan Papua selama 50 tahun, dan kami sudah berhasil dalam acara pertukaran budaya tersebut.” lanjut Izzy Brown.

Direncanakan, kapal itu tiba di Papua pada 14 September lalu. Akan tetapi Angkatan Laut, Tentara dan Polisi Indonesia memblock pesisir pantai dan menutupi perbatasan dan perairan PNG-Indonesia, dengan tujuan agar kapal tidak bisa memasuki wilayah Indonesia.

Indonesia memberikan ancaman kepada anggota Flotilla apabila mereka tetap memasuki wilayah Indonesia, maka mereka akan ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua memastikan, Kapal Freedom Flotilla yang dikabarkan membawa aktivis Papua Merdeka tidak akan masuk Papua.

Kata Ronny Kareni, tim Freedom Flotilla mendapatkan berita dari Bapa Jhon Wob bahwa, “Ruang gerak-gerik kami di pantau dan diawasi terus oleh aparat keamanan, dan kami tidak di izinkan untuk melakukan acara penjemputan kapal.”

“Kami tidak terkejut dengan bagaimana reaksi Pemerintah Indonesia terhadap misi damai ini,” kata Ronny Kareni.

“Ancaman yang diterimah oleh Flotilla, dan hukuman yang di berikan kepada empat penyelanggara dengan tuduhan makar di Sorong (28/08), dan tindakan yang di ambil untuk menghentikan kegiatan di Merauke, merupakan contoh bagaimana warga Papua diperlakukan dalam mengekspresikan hak demokrasi mereka,” lanjut Ronny Kareni

Freedom Flotilla menyimpulkan dari perjalanan ini bahwa kekerasan merupakan salah satu solusi yang sangat mudah diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masalah yang bersangkutan dengan isu Papua.

(Sumber : MajalahSelangkah)