Kementerian Pertahanan meminta tambahan dana sebesar Rp 425 miliar untuk anggaran TNI tahun 2013-2014. Anggaran itu difokuskan untuk pembuatan jalan di Papua.
“Kita akan mendapat tugas membangun 14 poros di Papua dan Papua Barat,” kata Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Budiman usai rapat dengan Komisi I DPR, Rabu 4 September 2013.
Pembuatan jalan itu rencananya akan dilakukan selama 4 bulan, tapi kata Budiman, pihaknya meminta perpanjangan waktu menjadi 6 bulan. “Ini ada keterbatasan medan,” ujarnya.
Untuk pembangunan jalan ini akan diturunkan lebih dari 2000 personil TNI. Diharapkan, kata Budiman, pembangunan jalan bisa memberikan akses jalan bagi masyarakat Papua sehingga gangguan kemanan bisa diiperkecil.
“Semoga bisa bersama-sama menciptakan keadaan damai,” ujar dia.
Pimpinan rapat Komisi I, Agus Gumiwang mengatakan jika dana ini dicairkan, maka akan langsung diarahkan ke Kementerian Pertahanan, bukan ke Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).
Alasannya, untuk memangkas jalur birokrasi yang sangat lama. Sementara pengawasannya akan dilakukan oleh BPK dan BPKP.
“Untuk penyerap anggaran 425 miliar tidak akan ada yang mampu selain TNI. Jadi ada proses feed up diantara proses yang konvensional,” ujar dia.
Tinggalkan Komentar