SHDRP Akan Demo Serentak Di Berbagai Tempat Hari Ini

Menyambut beberapa agenda nasional yang  berkaitan dengan hak pembebasan dan penentuan nasib sendiri (Self Determintaion) bagi rakyat Bangsa Papua Barat, maka Solidaritas Hukum Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP) yang juga sebagai penanggungjawab dari Tim Rekonsiliasi Persatuan Nasional Untuk Mobilisasi Umum Jilid 2,  berencana akan melakukan aksi demo damai hari Senin (29/7) (hari ini, red) di DPRP.

Hal itu diungkapkan Penanggung Jawab Tim Rekonsiliasi Persatuan Nasional Untuk Moblisasi Umum Jilid 2 yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) SHDRP, Usama Usman Yogobi.

Ia  mengatakan, aksi demo damai ini tidak saja dilakukan di Kota Jayapura, melainkan juga akan dilakukan serentak di beberapa daerah baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Terkait dengan tanggapan STTP atau  permohonan surat ijin yang telah dilayangkan pihaknya kepada Kepolisian Daerah (Polda ) Papua pada tanggal 25 Juli lalu yang sampai sekarang ini juga belum mendapat tanggapan atau balasan. Usamah kembali mengatakan, bahwa masyarakat Papua Barat akan turun jalan dan tetap melakukan aksi demo sebagai penyambutan dari 7 aksi nasional tersebut.

“Mereka (Polda Papua, red) mau berikan ijin atau tidak, tetap kami akan melakukan aksi demo itu dengan cara kami sendiri,” ujarnya ketika menggelar jumpa pers, di Asrama Nayak, Jalan Kampkey, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Minggu (28/7) kemarin sore sekira pukul 15.00 WIT.

Menurutnya, massa aksi demo akan datang dari berbagai wilayah atau datang dari beberapa tempat berbeda baik yang ada di Kota/Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, dengan tujuan untuk melakukan aksi demo damai guna menyambut 7 aksi nasional ke Kantor DPR Papua.

Lanjutnya, aksi demo itu bertujuan mendukung 7 agenda yang telah dan sedang berjalan seperti pertemuan Komite HAM PPB, di Jenewa, Swiss, yang sudah berlangsung pada tanggal 10 s/d 11 Juli 2013 lalu, kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat ke Papua dan dukungan peresmian Kantor OPM di Negara Kerajaan Belanda.

“Kami harap kepada RI  untuk segera membuka ruang demokrasi bagi rakyat Bangsa Papua Barat dalam menyampaikan aspirasi di muka umum. Dikarenakan itu merupakan suatu hak berdemokrasi dan hak untuk menyuarakan tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran atas pelanggaran HAM yang terjadi selama ini diatas Tanah Papua Barat,” tukasnya.

(Sumber : BintangPapua.com)