Gubernur Papua Perintahkan Kapolda Tangkap Bupati Dan Ketua DPRD Kabupaten Nduga

Terjadinya perang antar masyarakat Nduga di Kota Wamena, yang menyebabkan tujuh orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka mendapat tanggapan Gubernur Papua Lukas Enembe. Bahkan dirinya minta Kapolda Papua Irjen Polisi Tito Karnavian segera menangkap pelaku dibalik konflik itu.

“Saya sangat prihatin dengan konflik itu, hanya gara-gara kepentingan para elit politik, menyebabkan masyarakat menjadi korban, bahkan pembangunan dan roda pemerintahan tidak berjalan. Untuk itu, saya sudah meminta Kapolda untuk segera menangkap pelaku dibalik konflik tersebut,” kata Lukas ke wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Senin (3/6).

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta Kapolda Papua untuk tangkap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Nduga beserta anggotanya, karena dinilai sebagai penyebab konflik itu. ”Dengan adanya konflik itu, tentu pembangunan dan roda pemerintahan tidak berjalan, dengan demikian Polda bisa segera periksa dan tangkap serta masukan ke dalam tahanan,” tegasnya.

Lukas menilai, konflik yang terjadi di Papua selama ini penyebabnya adalah masalah pemekaran, dan elit-elit politik yang berkelahi dan rakyat yang diperalat demi kepentingannya. “Dan kejadian di Nduga, sama yang terjadi di Kabupaten Puncak. Faktanya sudah jelas di Kabupaten Puncak, pelakunya, Elvis Tabuni dan Simon Alom ditangkap, Kabupaten Puncak aman terkendali, dan sekarang pemerintahan sudah berjalan. Oleh sebab itu, Polda tangkap saja Bupati dan DPRD Nduga, masalah pasti selesai,” tukasnya.

Dikatakannya, seharusnya Bupati dan Ketua DPRD Nduga memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang dipercayakan negara, kepemimpinan dalam suku dan adat yang dibawa-bawakan ke dalam pemerintahan. “Kalau mau jadi kepada suku atau ketua dewan adat jangan jadi bupati dan anggota DPRD,” tambahnya.

Menanggapi itu, Lukas menghimbau kepada kedua kelompok yang bertikai untuk segera hentikan konflik, karena masyarakat yang akan menjadi korban. “Dan nantinya anggaran dalam APBD digunakan habis untuk acara perdamaian, ini yang tidak boleh terjadi, kita harus memahami aturan, karena anggaran yang diberikan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

(Sumber : TabloidJubi)