Wakil Bupati Nabire : Pengelolaan Pulau Ahe Akan Dikembalikan Ke Masyarakat

Terkait dengan tempat wisata Pulau Ahe, pemerintah Kabupaten Nabire akan berpihak kepada masyarakat setempat. Pulau Ahe akan dikembalikan kepada masyarakat untuk mengelola sendiri, bukan dikelola oleh Mr. Arni.

Penegasan ini dikemukakan Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, sekaligus menanggapi komentar Yulex Sawaki yang menyatakan pemilik hak ulayat tolak pernyataan Wabup Mesak usir Mr. Arni dari Pulau Ahe.

Lebih lanjut dikatakan Wabup Mesak, potensi Pulau Ahe akan kita kembalikan kepada masyarakat untuk mengelola sendiri.  Sementara pemerintah daerah melalui dinas terkait hanya memback up untuk pembinaan dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal.

Pemerintah daerah bukan mau mengambil alih Pulau Ahe. Namun pemerintah daerah melalui dinas terkait hanya memback up sementara yang mengelola nantinya adalah masyarakat sendiri. Ke depan, pemerintah daerah bisa saja menambah fasilitas di lokasi wisata itu dan selanjutnya dikelola oleh masyarakat setempat.

“Yulex Sawaki itu adalah PNS seorang guru di Wondama, lebih baik dia pergi ke tempat kerja untuk mengajar, tidak perlu mengintervensi urusan pemerintah Kabupaten Nabire,” kata Wabup Mesak kepada media ini, Kamis kemarin.

Kembali ditegaskan Wabup Mesak, pemerintah Kabupaten Nabire tidak mempunyai kepentingan tertentu terhadap Pulau Ahe. Intinya, Pulau Ahe akan dikembalikan kepada masyarkat untuk masyarakat setempat yang akan mengelola sendiri.

“Mr. Arni tidak punya hak ulayat, jadi kita tarik dia. Mr. Arne bisa membuka travel di Nabire untuk mendatangkan turis untuk berkunjung ke daerah ini, dan dia bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Hanya saja, untuk pengelolaan Pulau Ahe akan dikembalikan kepada masyarakat setempat,” tambahnya.

Ditegaskan Wabup Mesak, jika Mr. Arni kembali ke Pulau Ahe untuk mengelola, dirinya akan meminta aparat kepolisian untuk menangkapnya. “Justeru kalau ada Mr. Arni nanti masyarakat jadi konflik, jadi biar Mr. Arni kita tarik ke Nabire dan dia bisa bermitra dengan pemerintah daerah untuk membuka travel,” ujarnya.

(Sumber : PapuaPos Nabire)