Polda Papua : Demo Tanpa Ijin, Akan Dibubarkan Paksa

Polda Papua akan membubarkan secara paksa, apabila  muncul demo  tanpa  ijin atau  memaksa  melakukan demo,  jelang  peringatan  setengah  abad  atau 50 tahun kembalinya Irian  Barat ke  pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  yang sering diperingati  setiap 1 Mei.

Kabid  Humas Polda Papua  Kombes (Pol) I Gede  Sumerta  Jaya, SIK yang  dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (24/4). Dia menjelaskan, kegiatan  Polri menjelang  1 Mei  tidak melibatkan kekuatan   besar atau  Siaga I, tapi meningkatkan kegiatan rutin menjaga keamanan dan ketertiban  di seluruh  wilayah di Papua  dan Papua Barat karena berkaitan  Hari Pendidikan Nasional, Hari  Buru Internasional serta menjelang
pengumuman UN.

“Sebenarnya  aktivitas masyarakat ya silakan saja  berjalan  seperti  biasa  bukan  hari  yang perlu ditakutkan,” ujarnya. Karena itu, kata dia, apabila ada demo  ataupun mengemukakan pendapat didepan  umum  sesuai  UU  apabila  tak ada  ijin kita  harus  humanis dan profesional membubarkan paksa  dengan ketentuan atau cara –cara   yang  sudah ada  dalam Protap ataupun SOP  berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada.

Apakah jelang peringatan 1 Mei  sudah ada  pihak-pihak   yang menyampaikan  ijin demo kepada Polda Papua, kata dia, pihaknya  belum mengetahuinya. Namun apabila nanti ada kelompok-kelompok tertentu ada mengajukan ijin unjuk rasa atau demo terkait 1 Mei dengan alasan apapun, maka Polda tak akan memberikan ijin. Karena selama ini demo yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu materi atau isi demonya melanggar ketentuan atau tak sesuai ketentuan UU  misalnya melanggar ketentuan  KUHP tentang makar ataupun melakukan  hal-hal yang dapat menyulut  permusuhan atau menyulut perpecahan kebangsaan.
“Untuk itu ijin tak akan kita berikan dan kita akan larang untuk melakukan unjuk rasa atau demo. Sekali lagi secara tegas  kita  tak akan ijinkan,” tegasnya.

Dia mengatakan, pihaknya  tak perlu melihat suratnya karena yang  jelas selama  ini materi unjuk rasa atau demonya selalu melanggar  ketentuan selalu meneriakkan hal-hal  yang  tak sesuai ketentuan UU 21 Tahun 2001  tentang Otsus. Kalimat-kalimat yang tersirat  di  dalam UU  tersebut  itu semua mengkait dengan NKRI.

Pasal 1  Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya  yang diberi Otsus  dalam kerangka NKRI. Pasal 2   Provinsi Papua  sebagai  bagian  dari  NKRI menggunakan Sang Merah Putih sebagai bendera negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
Titik titik  rawan yang akan dilakukan kegiatan rutin pengamanan,  lanjutnya, pihaknya mengaku  ada kelompok-kelompok yang  boleh dikatakan  berseberangan pemikirannya  dengan NKRI seperti di Puncak Jaya, Lanny  Jaya, Paniai, Mimika, Manokwari dan lain-lain. Namun pihaknya  tak   menggelar pasukan   besar, karena pihaknya  menganggap kegiatan rutin.

Apakah  kegiatan  rutin ini  juga melibatkan TNI,  menurut I Gede,   lihat saja  nanti karena  masalah keamanan. Bahwa  keamanan  bukan  saja  tanggung jawab Polri, tapi merupakan  tanggungjawab bersama baik TNI, pemerintah maupun masyarakat. Hanya domainnya Polri masalah penyidikan. Tapi masalah keamanan adalah tanggung jawab semua  pihak.

Sekedar  diketahui, kembalinya Papua  ke pangkuan NKRI  pada tanggal 1 Mei 1963 Papua Barat diserahkan ke Indonesia dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) melalui suatu perjanjian.