DPRD Nabire Minta Pejabat Bupati Ganti Semua Kadistrik & Lurah Jelang Pilkada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Nabire meminta kepada penjabat Bupati Nabire agar mengganti semua Kepala Distrik (Kadistrik) dan Lurah di Kabupaten Nabire sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nabire secara serentak.  Hal ini untuk mempertegas agar pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini tidak terlibat sebagai tim sukses dari kandidat tertentu.

Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Hendrik Andoy saat diskusi antara eksekutif dengan gabungan komisi DPRD, Sabtu (15/08) meminta agar Bupati mengganti seluruh kepala distrik dan lurah di Kabupaten Nabire agar tidak ada lagi PNS terlibat dalm politik praktis selama melaksnakan Pilkada Nabire.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dalam pemandangan umum yang dibacakan Udin Mardin meminta agar PNS di daerah ini tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi hendaknya bersikap netral dalam Pilkada.

Dalam diskusi antara eksekutif dan gabungan Komisi DPRD, Wakil Ketua I DPRD Nabire, Marcy Kegou mempertanyakan terdapatnya Sekretaris Distrik sebagai sekretaris Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire.

Oleh sebab itu, Marcy Kegou juga meminta Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada untuk mengawasi tahapan rekrutmen pelaksana Pilkada di jajaran KPU hingga PPS. Panwas diminta untuk proaktif mengawasi pelaksanaan pelaksanaan Pilkada di daerah ini agar terlaksana dengan aman dan sesuai aturan.

Penjabat Bupati Nabire, Sendius Wonda menanggapi permintaan dewan baik itu yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi maupun diskusi antara eksekutif dan legislatif mengatakan keterlibatan PNS dalam politik praktis menjadi perhatian juga dari pemerintah di daerah ini.

Fraksi Partai Golkar (F-Golkar) DPRD Kabupaten Nabire dalam pemandangan umum yang dibacakan Agus Rimba meminta agar perlu disikapi dana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena beberapa tahapan dan kegiata sudah mulai dan sedang dilaksanakan penyelenggara. Pemerintah diminta untuk menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas (Panwas) dan keamanan.

Menanggapi permintaan Fraksi Golkar, Penjabat Bupati Nabire, Sendius Wonda dalam jawaban eksekutif yang disampaikan Sabtu (15/8) pagi mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan dana Pilkada Nabire sebesar Rp. 42.411.574.000. Besaran dana tersebut, KPU mendapat alokasi dana sebanyak Rp.33.061.574.000, Panwas dialokasi sebanyak Rp 5.000.000.000 dan keamanan sebesar Rp 3.750.000.000.

(PPN)