Pesan Tegas Gubernur Meki Nawipa di HAN 2026: Tidak Boleh Ada Anak Papua Tengah Kehilangan Hak Belajar

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadikan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 sebagai momentum memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif. Melalui tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli II Gubernur, Ukkas, S.Sos., M.KP, pada peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire, Kamis (23/7/2026).

Menurut Gubernur, pembangunan Papua Tengah pada masa mendatang sangat bergantung pada kualitas generasi muda. Karena itu, pemenuhan hak anak harus menjadi prioritas bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga semata.

Hak Anak Harus Dipenuhi Tanpa Diskriminasi

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, menyampaikan pendapat, serta tumbuh dalam lingkungan yang terbebas dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perundungan.

Ia menilai seluruh pemangku kepentingan harus mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, lembaga adat, organisasi keagamaan, dunia usaha, hingga masyarakat luas memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

“Pemenuhan hak anak bukan hanya tanggung jawab orang tua. Pemerintah, sekolah, lembaga adat, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan seluruh masyarakat harus mengambil peran,” demikian isi sambutan Gubernur Papua Tengah.

Rumah Aman, Sekolah Bebas Kekerasan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa rumah harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak. Sementara sekolah wajib menghadirkan lingkungan belajar yang sehat, ramah anak, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Gubernur juga mengingatkan agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena faktor ekonomi, kondisi geografis, disabilitas, ataupun latar belakang keluarga.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Papua Tengah sebagai provinsi yang benar-benar layak bagi anak.

Pemerintah Tingkatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ketahanan keluarga.

Perbaikan tersebut mencakup peningkatan jumlah guru, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, ketersediaan buku pelajaran, hingga pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Selain itu, pemerintah juga mendorong tumbuhnya budaya literasi, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, serta pelestarian bahasa dan budaya lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda Papua Tengah.

Anak-Anak Diberi Ruang Berkarya

Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Pemerintah juga menyediakan panggung bagi anak-anak untuk menampilkan berbagai kemampuan dan bakat.

Mereka menunjukkan keterampilan melalui pidato, percakapan berbahasa asing, pembacaan puisi, pertunjukan musik, hingga berbagai karya kreatif lainnya.

Kegiatan tersebut turut melibatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai bentuk nyata bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Gubernur Berpesan Bijak Menggunakan Media Sosial

Dalam pesannya kepada anak-anak Papua Tengah, Gubernur mengajak mereka untuk terus belajar dengan tekun, menghormati orang tua dan guru, menjaga kesehatan, serta membangun hubungan pertemanan yang positif.

Ia juga mengingatkan pentingnya menggunakan telepon genggam, internet, dan media sosial secara bertanggung jawab.

Anak-anak diminta tidak memanfaatkan teknologi untuk melakukan penghinaan, menyebarkan kebencian, ataupun melakukan perundungan terhadap teman.

Selain itu, pemerintah mengimbau anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau merasa tidak aman agar segera melaporkan kondisi tersebut kepada orang tua, guru, pendamping, maupun pihak yang dipercaya sehingga dapat memperoleh perlindungan.

Orang Tua dan Guru Memegang Peran Penting

Gubernur juga memberikan perhatian khusus kepada para orang tua agar lebih banyak meluangkan waktu bersama anak-anak.

Menurutnya, kasih sayang, perhatian, dan keteladanan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda.

Disiplin tetap perlu diterapkan, namun harus dilakukan melalui cara-cara yang mendidik tanpa kekerasan fisik maupun ucapan yang merendahkan martabat anak.

Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan diminta menciptakan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Setiap laporan dugaan kekerasan terhadap anak harus ditindaklanjuti secara serius dengan mengutamakan keselamatan korban.

Layanan Harus Menjangkau Hingga Pedalaman

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah agar menjadikan kepentingan anak sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

Layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga administrasi kependudukan diharapkan mampu menjangkau seluruh anak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman dan daerah yang sulit diakses.

Gubernur berharap deklarasi menuju Provinsi Layak Anak tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi diwujudkan melalui kebijakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi anak-anak di seluruh Papua Tengah.

Perlindungan Anak Jadi Tanggung Jawab Bersama

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat gerakan perlindungan anak.

Ia menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi anak perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Selain itu, seluruh pihak harus bersama-sama melindungi anak dari ancaman minuman keras, narkotika, perjudian, pornografi, perdagangan orang, hingga perkawinan usia dini.

Menurut Gubernur, perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga, diperkuat oleh sekolah, didukung masyarakat, dan dijamin melalui kebijakan pemerintah.

Dengan kolaborasi tersebut, Papua Tengah diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, mencintai budaya daerah, serta mampu menjaga persatuan dan kedamaian di masa depan.

[Nabire.Net]