Gubernur Papua Tengah Minta Pengelolaan Mamberamo Foja Perhatikan Hak Masyarakat Adat

Nabire, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja harus memperhatikan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, dan kebutuhan pembangunan daerah. Kebijakan konservasi dinilai perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan.

Penegasan itu disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah pada kegiatan Sosialisasi Taman Nasional Mamberamo Foja di Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, yang berlangsung di salah satu Hotel di Nabire, Selasa (20/10/2026).

Sambutan tersebut dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.A., yang hadir mewakili gubernur.

Perubahan Status Kawasan Perlu Dipahami Bersama

Meki Nawipa menilai, pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja membutuhkan pemahaman bersama dari seluruh pihak, terutama setelah perubahan status kawasan dari Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi taman nasional pada Oktober 2024.

Perubahan status tersebut membawa konsekuensi terhadap pola pengelolaan dan perlindungan kawasan. Karena itu, pemerintah, pengelola konservasi, masyarakat adat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya perlu memahami arah kebijakan yang diterapkan.

Dalam sambutannya, gubernur mengapresiasi Kementerian Kehutanan, khususnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua, yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komunikasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi agar kepentingan pelestarian lingkungan tidak terpisah dari kebutuhan masyarakat.

“Pengelolaannya tidak bisa dilakukan hanya dari satu sudut pandang,” demikian penegasan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan yang memiliki nilai ekologis sekaligus berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat setempat.

Hak Masyarakat Adat Harus Menjadi Pertimbangan

Salah satu perhatian utama yang disampaikan Meki Nawipa adalah keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait Taman Nasional Mamberamo Foja.

Pemerintah dan pengelola kawasan diminta mendengarkan aspirasi masyarakat serta memahami kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal itu mencakup ruang hidup, tempat-tempat sakral, wilayah berkebun, lokasi berburu, hingga sumber penghidupan masyarakat adat.

Menurut gubernur, kebijakan konservasi perlu disusun berdasarkan data yang benar, dialog terbuka, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat di lapangan.

Pendekatan tersebut penting agar kebijakan perlindungan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan hutan dan lingkungan sekitarnya.

Keterlibatan masyarakat adat juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Dengan demikian, pengelolaan kawasan diharapkan tidak hanya berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan Daerah Tetap Harus Berjalan

Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa konservasi tidak boleh dipandang bertentangan dengan pembangunan daerah. Keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Kebutuhan terhadap akses jalan, pendidikan, layanan kesehatan, komunikasi, pengembangan ekonomi, dan pelayanan dasar lainnya tetap menjadi perhatian pemerintah.

Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut perlu mempertimbangkan fungsi perlindungan kawasan, kelestarian hutan, serta keberadaan sungai dan sumber air yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting untuk menyelaraskan kebijakan konservasi dengan perencanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya juga dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi wilayah.

Meki Nawipa berharap sosialisasi tersebut dapat menghasilkan kesepahaman mengenai arah pengelolaan taman nasional, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan ruang kelola tradisional masyarakat.

Pengelolaan Mamberamo Foja Sejalan dengan Papua Tengah Emas

Lebih lanjut, Meki Nawipa menyatakan bahwa pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja harus sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah menginginkan Papua Tengah berkembang, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta pembangunan dan investasi dapat berjalan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

Oleh karena itu, pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan koordinasi berkelanjutan dan komunikasi terbuka antara pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat adat, akademisi, dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Gubernur berharap kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sebagai pertemuan formal, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.

Kegiatan Sosialisasi Taman Nasional Mamberamo Foja di Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 secara resmi dibuka melalui sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Asisten II Setda Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.A.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun kesepahaman di antara para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kawasan, penyelarasan pembangunan daerah, dan perlindungan hak masyarakat adat. Tindak lanjut melalui dialog dan koordinasi lintas pihak menjadi langkah penting untuk memastikan konservasi dan pembangunan dapat berjalan beriringan.

[Nabire.Net/Musa Boma]