Pelajar SPWP Nabire Tolak MBG: “Kami Butuh Guru dan Dosen, Bukan MBG”

Nabire, Puluhan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi tersebut menjadi sorotan karena para pelajar mempertanyakan program yang digaungkan pemerintah sebagai salah satu program prioritas nasional. Bagi massa aksi, persoalan pendidikan tidak semata-mata dapat dijawab melalui pemberian makanan gratis.

Dalam aksi, para pelajar membawa sejumlah baliho dengan tulisan tegas, di antaranya “Bebaskan Pendidikan dari Makan Bergizi Gratis”, “Prabowo Subianto Hentikan Program MBG”, serta “Kami Butuh Guru dan Dosen, Bukan MBG.”

Pesan tersebut menunjukkan bahwa para pelajar menilai kebutuhan pendidikan yang lebih mendasar, terutama keberadaan guru dan dosen serta kualitas layanan pendidikan, perlu mendapat perhatian serius.

Kekhawatiran terhadap MBG juga dikaitkan massa aksi dengan sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah. Dalam selebaran yang dibagikan, mereka menyinggung kasus di Jawa Timur yang disebut melibatkan 748 murid, Jawa Tengah yang disebut melibatkan 752 murid dan 25 guru atau total 777 orang di SMA Negeri 1 Lasem yang mengalami diare massal, serta penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Klaten.

Massa juga menyinggung kasus di Sulawesi Selatan yang disebut melibatkan 173 orang serta kejadian di Depapre, Papua, yang menurut mereka berdampak terhadap sekitar 800 orang.

Berbagai kejadian tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap pelaksanaan MBG, terutama menyangkut standar keamanan pangan, kualitas makanan, dan pengawasan distribusi.

“Bukan hanya siswa, kejadian di Depapre disebut berdampak kepada bayi, anak-anak hingga lansia. Ini yang membuat kehadiran MBG justru menimbulkan kekhawatiran,” demikian substansi yang disampaikan dalam seruan aksi.

Bagi massa, program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi semestinya tidak menimbulkan persoalan baru. Mereka mendesak pemerintah memastikan keamanan makanan sebelum program tersebut diperluas dan diterapkan secara menyeluruh.

Aksi massa sebelumnya berlangsung di tiga titik, yakni Bumiwonorejo, Karang Mulia dan Pasar Karang. Selanjutnya, para peserta aksi berkumpul di satu titik di Pasar Karang.

Massa kemudian berencana melakukan long march menuju Dinas Pendidikan Provinsi yang berada di kawasan bandara lama untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun hingga berita ini diturunkan, rencana long march tersebut masih dinegosiasikan bersama aparat keamanan.

Aksi ini pada akhirnya bukan sekadar soal menerima atau menolak sepiring makanan. Di balik slogan “kami butuh guru dan dosen, bukan MBG”, para pelajar sedang mempertanyakan prioritas: ketika pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan, apakah makanan gratis sudah cukup untuk menjawab kebutuhan mereka di sekolah?

Pemerintah kini dituntut tidak hanya memastikan program MBG berjalan, tetapi juga membuktikan bahwa makanan yang dibagikan benar-benar aman, bergizi dan tidak mengorbankan kebutuhan pendidikan yang mereka anggap lebih mendasar.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]