Bedah Buku “Mati Atau Hidup” Di Aula PU Nabire

Buku berjudul “Mati atau Hidup: Hilangnya Harapan Hidup dan HAM di Papua” karangan Markus Haluk dibedah sabtu kemarin (16/11) di Aula Pekerjaan Umum (PU) jalan Merdeka Nabire Papua.

Bedah buku difasilitasi Dewan Pinpinan Cabang, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (DPC-AMPTPI) Kabupaten Nabire atas kerja sama dengan Honai Center Jayapura, dilanjutkan diskusi panel.

Markus Haluk (penulis buku), Yones Douw (Aktivis HAM Papua dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Kingmi Papua), Ruben Edoway (Dewan Adat Wilayah Meepago), Marselus Gobay (Seksi Keadilan dan Perdamaian Paroki Kristus Raja Nabire), dan Hagar Madai (Anggota DPRP Papua) dihadirkan sebagai pembicara pada kegiatan ini.

Beberapa pembicara lain seperti Diaz Gwijangge (Anggota Komisi X DPR RI) yang dijadwalkan hadir sebagai pembicara berhangan hadir. Termasuk Mama Yosepha Alomang (Direktris Yayasan Hak Asasi Manusia di Timika) tidak sempat hadir karena pada waktu yang bersamaan ada acara di luar Papua. Rohaniwan dan tokoh pembela HAM, Pastor Nato Gobay pada saat yang bersamaan ada kegiatan di luar Papua dan hanya meninggalkan catatan dan disampaikan Ruben Edoway.

Bedah buku dan diskusi penel yang dimulai pukul 10.00 WIT dan berakhir pukul 15.00 WIT itu berlangsung serius. Beberapa anggota DPRD Nabire dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire ikut hadir tidak atas nama lembaga.

Ketua Panitia kegiatan, Anton Kedepa mengatakan, anggota DPRD, DPRP dan beberapa pejabat diundang secara pribadi. “Mereka kami undang secara pribadi. Bukan atas nama lembaga di mana mereka bekerja,” kata Anton.

Mengawali kegiatan, Markus Haluk mengatakan, buku ini adalah dokumen atas konflik selama 5 tahun (2008-2012) di Papua yang tak kunjung selesai. Bahan-bahan dalam buku itu dikumpulkan dan diambil dari lapangan dan dari laporan dari berbagai pihak di lapangan.

Jelas Haluk, buku itu petama kali dibedah di gedung Dewan Pers Jakarta. Sementara di Papua dilakukan di beberapa kota antara lain di Auditorium Universitas Cenderawasih, Gedung Eme Neme Yauwara di Timika, Gedung LIPI di Wamena, dan akan dilakukan di Manokwari dan Merauke. Direncanakan, buku ini akan diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris untuk pembaca asing.

“Buku ini hadir untuk memberitahu kepada berbagai pihak bahwa hak hidup orang asli Papua sudah tidak ada. Orang Papua saat ini benar-benar tersisih dari segala aspek. Orang asli Papua kapan saja bisa mati dan dibunuh oleh siapa saja. Saya bisa dibunuh kapan saja dan di mana saja. Maka, selamatkan orang Papua,” kata Haluk.

Selain itu, kata Haluk, buku ini juga hadir sebagai pengingat dan sekaligus memberitahu kepada berbagai pihak bahwa tidak boleh lagi ada pelanggaran-pelanggaran hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik orang asli Papua.

Aktivis Hak Asasi Manusia Papua, Yones Douw  mengatakan, kekerasan di Papua itu tidak hanya soal penembakan dan pemukulan langsung. Sebenarnya, kata dia, ada banyak bentuk kekerasan dan tekanan yang membuat orang asli Papua semakin kehilangan hak hidup.

“Contoh, banyak orang luar Papua tidak pernah punya nenek moyang dan tanah adat masuk di Papua. Mereka ambil alih tanah orang Papua dengan berbagai cara. Ini juga bagian dari pelanggaran hak-hak adat dan pengambilalihan hak hidup orang asli Papua,” tuturnya.

Contoh lain, kata Yones, distrik Nabire saja, dalam 2013 ini orang asli Papua di kuburan umum 1123 orang. “Ini banyak yang mati tidak wajar, ada yang mati karena HIV dan ada yang tidak mendapat pelayanan penyelamatan dengan baik. Ini adalah bukti bahwa memang tidak ada jaminan hidup.”

Yones kritisi soal data-data jumlah orang asli Papua. Kata dia, data BPS atau data pemilih yang dibuat selama ini tidak realistis. “Banyak orang yang meninggal dimasukan data data. MIsalnya, lihat kartu pemilih pada Pilgub kemarin ini orang yang sudah mati 2 tahun lalu, namanya Petrus Marey dimasukan. Ini kartunya. Ini hanya satu contoh saja.  Masih banyak,” kata contoh menunjukkan beberapa kartu pemilih orang yang sudah meninggal.

Tokoh masyarakat Nabire, S.P. Hanebora misalnya secara tegas mengatakan, kehilangan hak hidup orang asli Papua diakibatkan karena soal politik. “Hak hidup bangsa Papua diambil setelah negara Papua baru berumur 18 hari. Jadi, penyelesaian soal Papua ya harus politik. Itu yang kita bicara,” katanya.

Hanebora secara tegas menolak upaya-upaya penyelesaian yang didorong melalui dialog dan negosiasi. Ia beralasan, Indonesia masuk ke sebuah negara yang sudah terbentuk 18 hari. “Tidak perlu dialog dan negosiasi seperti Aceh. Aceh wajar karena merdeka bersama dengan Indonesia. Papua beda. Indonesia masuk ke satu negara yang sudah ada,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Dewan Adat Meepago, Ruben Edowai mengatakan, “Sudah 50 tahun, Indonesia bunuh-bunuh orang asli Papua. Tidak bosankah. Tapi, kita doakan saja agar Tuhan ampuni mereka. Sudah banyak cara Indonesia lakukan untuk habisi orang asli Papua.  Orang tidak sadarkah? Semua malas tahu saja,” katanya tegas.

Hagar Madai menyampaikan seputar persatuan orang Papua dan soal kesejahteraan. Kata dia, orang Papua tidak bersatu dan kehilangan hak hidup karena kurang sejahtera. Tetapi, pernyataan Hagar soal kesejahteraan diinterupsi peserta.

“Kesejahteraan itu urusan negara. Orang asli Papua sudah 50 tahun bersama Indonesia. Kesejahteraan warga adalah tanggung jawab negara tapi negara sudah gagal. Jadi, di sini kita tidak bicara lagi saol kesejahteraan ka, Otsus ka, Otsus Plus ka, unit ini ka, unit itu ka. Kehilangan hak hidup karena soal politik,” tegas Henebora.

Di akhir diskusi buku yang berlangsung serius dengan hujan pertanyaan itu, Markus menegaskan kembali bahwa orang asli Papualah yang harus menemukan kembali hak hidup.

Kata Markus, orang Papua saat ini  tidak bisa harapkan harapan hidup pada orang lain. “Kita tidak bisa cari harapan hidup ke Amerika, ke Australia, ke Eropa dan Indonesia karena mereka datang cari harapan hidup ke Papua. Orang Papualah yang harus menemukan harapan hidup di Papua. Papua ini tanah kita, maka kita harus menemukan harapan hidup di sini. Kuncinya, kita semua bersatu,” kata Markus.

Bersatu, menurut Markus adalah bisa bersatu di bawah agenda yang sama, bisa dalam organisasi yang ada atau pun di bawah pimpinan. Agenda misalnya, kata dia, mata air kehilangan hak hidup orang asli Papua adalah soal polik maka bisa bersatu mendukung agenda politik dan agenda hukum yang didorang oleh para tokoh Papua di luar negeri atau di dalam negeri.

Tokoh masyarakat Nabire, Theo Mirib berpesan agar anak-anak muda Papua bekerja keras untuk memastikan hak hidup orang asli Papua. “Kita ini bicara hak hidup orang Papua sejak kecil dan sudah tua. Sekarang, anak-anak muda harus bicara. Ini masalah kehidupan kalian di masa depan. Ini masalah identitas bangsa kita, bangsa Melanesia. Jadi, jangan takut bicara kebenaran,” kata Theo.

(Sumber : Majalahselangkah.com)