Nabire.Net

(Yosepina Pigai Tegaskan Belum Ada Perintah Kerja untuk 8 Kabupaten, Tunggu Hasil Rakerda I)

Nabire, 15 April 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah, Yosepina Pigai, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perintah kerja yang diberikan kepada delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan karena proses persiapan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I masih berlangsung.

Menurut Yosepina, pasca Konferensi Pusat (Konferpus) III KAPP Se-Tanah Papua yang dilaksanakan pada 13 Februari 2025 di Jayapura, pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana Rakerda I. Saat ini panitia tersebut sedang bekerja mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami minta kepada pengusaha asli Papua Tengah di delapan kabupaten untuk bersabar. Proses organisasi masih berjalan sesuai mekanisme. Kami sedang mempersiapkan Rakerda I, dan belum bisa mengeluarkan SK Pelaksana Tugas (Plt) untuk tingkat kabupaten,” tegas Yosepina.

Dalam Rakerda I mendatang, KAPP Papua Tengah akan menetapkan struktur kepengurusan sementara (Plt) di delapan kabupaten. Oleh karena itu, belum diperkenankan adanya pelaksanaan Konferda (Konferensi Daerah) sebelum SK Plt resmi dikeluarkan melalui forum Rakerda.

Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Yosepina menjelaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, pihaknya secara resmi belum mengeluarkan surat keputusan untuk pelaksanaan Konferda di tingkat kabupaten.

“Kepada seluruh kepala daerah di delapan kabupaten, kami harap dapat menunggu keputusan resmi yang akan disampaikan dalam Rakerda I nanti. Semua harus berjalan sesuai mekanisme,” ujar Yosepina.

Ia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pengurus KAPP Papua Tengah untuk menghormati proses dan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Sebab, kepengurusan KAPP Provinsi Papua Tengah telah dilantik secara sah oleh pengurus pusat di Aula LPP RRI Nabire pada 24 Januari 2025.

“Jangan ada dualisme kepengurusan. Kami sudah bertemu langsung dengan Gubernur Papua Tengah dan beliau mengakui legalitas kami secara resmi. Jadi mari kita bersatu, membangun rekonsiliasi, memperbaiki organisasi, dan bersama-sama memajukan pengusaha asli Papua,” tutup Yosepina.

[Nabire.Net/Jhon Nawipa]