Wamendagri Ribka Haluk Klarifikasi Isu Sawit di Papua, Tegaskan Arahan Presiden Fokus Ketahanan Pangan

Jakarta, 6 Januari 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan klarifikasi terkait isu penanaman kelapa sawit di Tanah Papua yang belakangan berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menginstruksikan pemerintah daerah di Papua untuk wajib menanam kelapa sawit.

Menurut Ribka, arahan Presiden Prabowo kepada para kepala daerah di Papua lebih menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan program ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” ujar Ribka dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikannya merujuk pada pertemuan Presiden bersama jajaran menteri dan para kepala daerah dari enam provinsi serta 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua yang digelar di Istana Negara pada 16 Desember 2025 lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mendorong adanya pemahaman yang sama terkait langkah percepatan pembangunan Papua.

Ribka menjelaskan, kelapa sawit memang merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi, namun bukan satu-satunya pilihan yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Papua memiliki banyak potensi komoditas pangan lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Beberapa komoditas yang disebutkan antara lain sagu, singkong, padi, talas, serta berbagai jenis umbi-umbian lokal. Komoditas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tambah, termasuk energi alternatif seperti etanol.

“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota harus menanam komoditas tertentu. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menyamakan pemahaman mengenai program pemerintah pusat, khususnya ketahanan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan percepatan pembangunan di Tanah Papua sangat penting mengingat besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang belum dioptimalkan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antara Papua dan daerah lain di Indonesia.

Presiden Prabowo, lanjut Ribka, juga menekankan pembangunan yang menyeluruh, mencakup sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan infrastruktur dasar.

Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk menekan tingginya biaya transportasi dan logistik di Papua. Dengan ketahanan pangan yang kuat dan infrastruktur memadai, ketergantungan pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.

“Tujuannya untuk menurunkan biaya transportasi agar masyarakat Papua bisa lebih mandiri secara pangan,” ujarnya.

Arahan Presiden tersebut juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana tidak boleh ada satu pun daerah yang tertinggal dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah di Tanah Papua pun didorong memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan sumber penghidupan yang layak.

“Semua masyarakat di Papua harus sejahtera, tidak kekurangan pangan, serta mendapatkan akses pendidikan yang baik. Pemerintah daerah juga harus menghadirkan terobosan kebijakan untuk mendukung hal tersebut,” tutup Ribka.

[Nabire.Net]