Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Progres KIPP Papua Tengah, Sebut Fondasi Kebangkitan Daerah

Nabire, 3 Juni 2026 – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk. Dalam kunjungan kerjanya ke Nabire, Rabu (3/6/2026), Ribka menilai pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun fondasi pemerintahan modern di daerah otonom baru tersebut.

Didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Ribka meninjau langsung progres pembangunan sejumlah fasilitas strategis di kawasan KIPP Papua Tengah.

Dalam peninjauan tersebut, Ribka mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang terus mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pemerintah daerah sudah menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Kami melihat langsung progres pembangunan Kantor Gubernur, Kantor MRP, dan Kantor DPR Papua Tengah yang terus berjalan,” ujar Ribka.

Menurutnya, pembangunan ketiga gedung pemerintahan tersebut menjadi simbol kesiapan Papua Tengah sebagai provinsi baru yang terus berbenah untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, profesional, dan dekat dengan masyarakat.

Selain gedung pemerintahan utama, Ribka juga menyoroti pembangunan tiga tower yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah. Infrastruktur tersebut dinilai akan memperkuat fungsi kawasan KIPP sebagai pusat administrasi dan pelayanan publik di masa depan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kantor pemerintahan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi karena akan menjadi fondasi bagi kemajuan Papua Tengah ke depan,” katanya.

Ribka optimistis pembangunan KIPP Papua Tengah akan menjadi titik awal kebangkitan daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pusat pemerintahan yang representatif diyakini mampu mempercepat koordinasi pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Kunjungan kerja Wamendagri dan Wamen PU ke Papua Tengah juga menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memastikan pembangunan daerah otonom baru berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]