Nabire.Net

(Dok. Kepala & Sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Nabire)

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, SMA dan SMK telah menjadi tanggung jawab provinsi. Beralihnya status SMA dan SMK ke Provinsi tersebut tidak serta merta melepaskan tanggung jawab Dinas Pendidikan kabupaten Nabire, karena yang beralih hanyalah status para guru dan Sekolah, tetapi tidak dengan siswanya.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Nabire, Daniel Maipon SSTP, kamis 8 Februari 2018.

“Memang peraturan telah menetapkan bahwa status SMA dan SMK sudah menjadi tanggung jawab Provinsi, tapi bukan berarti Dinas Pendidikan Nabire melepas tanggung jawab, karena para siswa SMA dan SMK masih menjadi tanggung jawab Dinas Pendidika Nabire,” tutur Daniel.

Sementara terkait semakin dekatnya pelaksanaan Ujian Nasional, Daniel Maipon menngungkapkan bahwa pada tahun 2018 ini, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer tidak hanya digelar di tingkat SMA dan SMK saja, tetapi juga di tingkat SMP.

Oleh karena itu, Daniel Maipon berharap agar kendala-kendala yang dapat menganggu pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer seperti jaringan internet dan listrik bisa diperhatikan dan diantisipasi dengan baik.

(RRINabire/Jefri.Panjaitan)