Gubernur Ajak Pemimpin Agama Jaga Damai dan Toleransi di Papua Tengah

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempertemukan para pemimpin agama dalam Temu Kerukunan Pemimpin Agama Tahun 2026 di Aula Guest House, Nabire, Kamis (3/9/2026). Forum tersebut diarahkan untuk memperkuat toleransi sekaligus menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman Papua Tengah.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para tokoh agama untuk membicarakan pentingnya membangun kehidupan sosial yang damai. Kerukunan dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah, Alantino Wiay, S.STP., M.Si. Dalam sambutannya, gubernur memberikan penghargaan kepada para pemimpin agama yang selama ini berkontribusi dalam menciptakan suasana aman dan harmonis.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemimpin agama yang selama ini terus mengambil bagian dalam menjaga kedamaian, persatuan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Papua Tengah,” kata Meki dalam sambutan tertulisnya.

Menurutnya, keberagaman yang terdapat di Papua Tengah, mulai dari perbedaan suku, budaya, bahasa, adat istiadat hingga agama, merupakan kekayaan yang harus dirawat. Perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi sumber perpecahan.

Meki menekankan bahwa kerukunan tidak cukup dimaknai sebatas tidak adanya pertikaian. Lebih dari itu, masyarakat perlu membangun budaya saling menghormati, membantu dan mempercayai satu sama lain.

Dalam upaya tersebut, pemimpin agama dinilai mempunyai posisi strategis. Mereka diharapkan menjadi penyampai pesan perdamaian sekaligus pihak yang dapat membantu meredakan ketegangan ketika terjadi perbedaan atau persoalan sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan agar rumah ibadah terus menjadi ruang yang menghadirkan kedamaian, kasih dan persaudaraan. Nilai-nilai agama diharapkan tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian atau memperuncing perbedaan.

“Jangan sampai agama digunakan untuk membangun kebencian, permusuhan, ataupun memecah persatuan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun kemajuan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kondisi masyarakat yang aman, rukun dan saling menghargai juga menjadi bagian penting dari pembangunan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, pemimpin agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda dinilai perlu terus diperkuat.

Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda. Para pemimpin agama diharapkan ikut membimbing anak-anak muda agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong, ujaran kebencian maupun informasi yang dapat memicu konflik.

“Kita boleh berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan, tetapi kita tetap satu keluarga besar Papua Tengah dan satu bangsa Indonesia,” ujar Meki.

Ia juga mengajak masyarakat mengutamakan dialog apabila menghadapi persoalan. Perbedaan, menurutnya, harus menjadi alasan untuk membangun komunikasi, bukan memperbesar jarak antarkelompok.

“Ketika ada persoalan, mari kita selesaikan melalui komunikasi dan dialog. Ketika ada perbedaan, mari kita duduk bersama,” pesannya.

Temu Kerukunan Pemimpin Agama Tahun 2026 turut dihadiri unsur pemerintah, kepolisian, FKUB, Kantor Kementerian Agama, pimpinan serta tokoh agama dan para peserta kegiatan.

Melalui forum tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap terbentuk komitmen bersama yang lebih kuat untuk mencegah konflik, mempererat persaudaraan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman serta harmonis.

Semangat kegiatan dirangkum dalam pesan “Mari Kita Membangun Papua Tengah dengan Hati yang Damai.” Pesan tersebut menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kerukunan sebagai bagian dari perjalanan pembangunan Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]