Tanggapi Dropping Militer, Wakil Ketua DPRK Paniai Ingatkan Pentingnya Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Paniai, 1 Oktober 2025 – Wakil Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Paniai, Melianus Yatipai, SH, menegaskan pentingnya koordinasi komunikasi yang baik antara hierarki pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Paniai yang berlangsung pada Senin (29/09/2025) di Kantor Bupati Paniai, Jl. Perkantoran Madi, Enarotali, Distrik Paniai Timur.

Dalam rapat tersebut, Yatipai menyoroti perlunya pemerintah mampu menerjemahkan karakter, kondisi geografis, serta aspek mental, fisik, dan psikologis masyarakat Paniai. “Rakyat adalah fundamental bagi negara. Kami di DPRK Paniai tidak ingin peristiwa kelam di Paniai terulang kembali,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Paniai pernah mengalami tragedi kemanusiaan, seperti pada tahun 1980, 1996, serta 8 Desember 2014, yang hingga kini masih menjadi sorotan sebagai pelanggaran HAM berat di tingkat internasional.

Yatipai juga menekankan agar aktivitas malam hari yang melibatkan aparat keamanan dibatasi, karena bertentangan dengan budaya lokal suku Mee, Moni, Wolani, Auze, Amungme, dan Dani. Menurutnya, operasi malam hari hanya menimbulkan trauma dan gangguan psikologis masyarakat.

Selain itu, DPRK Paniai menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sudah cukup baik, dengan tujuh titik pendidikan dan tujuh titik kesehatan. Ia menegaskan bahwa Paniai tidak membutuhkan tambahan kontribusi dari pihak luar dalam sektor tersebut.

Terkait tempat penampungan keamanan, DPRK Paniai telah menetapkan lokasi di Dapil 2 (Paniai Barat), Dapil 3 (Aradide), serta Dapil 1 (Enarotali, Madi, dan Bibida). Karena itu, tidak diperbolehkan adanya penambahan lokasi penampungan baru.

“Terima kasih karena NKRI masih aman dari isu-isu global. Kita semua harus menjaga kedaulatan dan keutuhan negara agar Paniai dan Indonesia tetap terkendali,” pungkas Yatipai.

[Nabire.Net/Jeri P.Degei]