Tak Lolos Verifikasi & Sedang Gugat Keputusan KPU Dogiyai Ke PTUN Makassar, Plt. Bupati Dogiyai Blokir Dana Pilkada Di Bank Papua Nabire & Moanemani
(Plt.Bupati Dogiyai, Herman Auwe)
Diduga akibat tidak lolos verifikasi, calon kepala daerah Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe melakukan pemblokiran dana Pilkada Dogiyai yang ada di Bank Papua Cabang Nabire.
Menurut Elsy Pigome sebagai Bendahara KPU Dogiyai yang ditugaskan pada hari jumat (07/10) untuk mengambil dana pilkada di Bank Papua Cabang Nabire, dirinya mendapat informasi dari Bank Papua Cabang Nabire bahwa rekening dana pilkada sudah diblokir atas permintaan Plt. Bupati Dogiyai yang tertuang dalam Surat dan Memo.
Mengetahui hal tersebut, Elsy Pigome kaget, padahal seharusnya dana tersebut akan digunakan untuk membayar honor PPD, PPD dan staf KPUD Dogiyai. Elsy sendiri tidak tahu menahu terkait pemblokiran rekening tersebut.
Selain di Bank Papua Cabang Nabire, Plt. Bupati Herman Auwe juga mengeluarkan surat bernomor 900/660/SET yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua KCP Moanemani. Isi surat itu meminta dilakukan pembekuan sementara untuk dana Pilkada KPUD Kabupaten Dogiyai dengan nomor rekening giro atas nama KPU Kabupaten Dogiyai sebesar 10 milyar lebih. Pemblokiran dana Pilkada tersebut hingga ada petunjuk lebih lanjut dari Bupati Kabupaten Dogiyai. Surat tersebut ditandatangani Plt. Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos pada tanggal 6 Oktober 2016.
Sebelumnya, Plt. Bupati Dogiyai, Herman Auwe mengancam akan memblokir dana Pilkada, ancaman tersebut ditujukan kepada KPU Dogiyai, melalui Ketua KPU, Mathias Butu.
Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Mathias Butu mengatakan, jika ancaman yang diserukan calon petahana tersebut dilakukan lewat telefon. Dia mengancam sisa dana Pilkada Kabupaten Dogiyai tidak akan dicairkan.
“Yang bersangkutan menelefon saya dan mengancam tidak akan mencairkan dana sisa pilkada. Sementara dana yang masih tersisa, yang seharusnya untuk KPU sebesar Rp28 miliar, dari total Rp56 miliar yang kami ajukan ke pemda setempat,” katanya di Kantor KPU Provinsi Papua, Kamis (6/10/2016).
Tidak hanya dana KPU, petahana juga mengancam tak akan mencairkan sejumlah dana keamanan pilkada yang telah diajukan 5 miliar dan dana Panwas Pilkada senilai 7 miliar. Mathias pun mengadukan ancaman tersebut ke KPU Provinsi.
“Dana keamanan dan dana panwas hingga kini belum dicairkan. Seharusnnya Herman Auwe dapat memahami masalah sebenarnya dan tidak membuat ancaman-ancaman,” jelasnya.
Herman Auwe merupakan Plt.Bupati Dogiyai pada periode sebelumnya yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Pada Pilkada Serentak 2017, dalam mencalonkan sebagai bakal calon Herman berpasangan dengan Stepanus Wakey.
Herman-Stefanus dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPUD Dogiyai berdasarkan hasil verifikasi faktual, karena tidak mendapatkan dukungan parpol yakni PKPI. Saat ini, Herman menggugat putusan KPU tersebut ke PTUN Makassar, Sulawesi Selatan.
Desakan untuk ditundanya pilkada di Dogiyai juga dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya dengan alasan pemda setempat tidak memiliki dana untuk penyelenggaraan pilkada.
[Nabire.Net]



ferdinand dumupa
Seluruh komponen masyarakat perlu tahu bahwa: Rekening kpud kab.dogiyai yg dipublikasi ini bukan diblokir tapi dibeku sementara karena hasil verifikasi faktual partai politik yg dilakukan oleh KPUD kab.dogiyai tdk pada rel hukum dan aturan KPU yg berlaku dan hasil KEPUTUSAN pleno KPUD Tdk pernah dilibatkan pihak2 yg terkait terutama PANWAS, PIHAK KEAMANAN TNI/Polri,Kandidat,dan keputusan pleno KPUD DOGIYAI tdk dibagi kepada Pihak terkait. kebijakan bapak bupati secara tertulis dibeku sementara untuk nomor rekening dgn tujuan mendapatkan Surat keputusan KPUD hrs dibagi kekandidat agar ini merupakan salah satu syarat dlm pengaduan keberatan dr kandidat ke pihak berwenang. Namun hingga saat ini KPUD Tdk dibagi hasil keputusan pleno KPUD sehingga bupati dibeku norek sementara karna salahnya dari KPUD DOGIYAI. :baca: