Tag Archives: Kementerian Dalam Negeri

Hari Otonomi Daerah XXII 2018 : Kinerja Pemerintah Kabupaten Paniai & Provinsi Papua Paling Rendah Secara Nasional Tahun 2016

Pemerintah kabupaten Paniai mendapat penilaian paling rendah secara nasional dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) Tahun 2016. Demikian halnya dengan Provinsi Papua yang juga meraih status yang sama untuk tingkat Provinsi.

Setelah Ditunggu Berbulan-Bulan, Gaji Guru SMA/SMK Di Nabire Cair Juga, Walaupun Ada Penyesuaian Gaji

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya guru SMA/SMK di Nabire bernafas lega, pasalnya hari kamis 26 April 2018, hak mereka sudah dibayarkan, sesuai janji pemerintah kabupaten Nabire, melalui BPKAD kabupaten Nabire.

Kepala BPKAD Nabire : “SP2D Gaji Guru SMA/SMK Sudah Masuk Di Bank Papua, Diharapkan Besok Sudah Diinput Ke Rekening Masing-Masing Guru”

Polemik belum cairnya gaji guru akhirnya menemui titik baru, pemerintah kabupaten Nabire melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, memastikan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk gaji susulan para guru SMA/SMK di Nabire untuk bulan Januari hingga Maret 2018, telah disampaikan kepada Bank Papua, rabu 25 April 2018.

Persoalan Gaji Guru SMA/SMK Di Nabire Sampai Ke Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Nabire Akan Cairkan Pekan Ini

Persoalan pembayaran gaji guru SMA dan SMK di Nabire yang hingga saat ini masih belum menemukan titik terang, selain mendapatkan tanggapan dari warga Nabire, juga ditanggapi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Kampung Wiraska, Wanggar Sari Dan Wanggar Makmur Masih Terdata Dalam Distrik Yaro Pada Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pemkab Nabire Dianggap Lalai

 

(Kantor Distrik Wanggar & Kantor Distrik Yaro)

Berdasarkan data pemerintah kabupaten Nabire, Kampung Wiraska, Wanggar Makmur dan Wanggar Sari masuk dalam wilayah Administrasi Distrik Wanggar. Ketiga kampung tersebut juga memiliki nomor kode berbeda berdasarkan Perda No 65 tahun 1996. Hal ini dipertegas dengan keputusan DPRD Nabire pada rapat paripurna bersama pemerintah kabupaten Nabire pada tahun 2016 yang meminta pemkab Nabire mengembalikan ketiga Kampung tersebut kembali dalam wilayah Distrik Wanggar, yang sebelumnya berada di wilayah Distrik Yaro.