Tag Archives: Asosiasi Majelis Rakyat Papua

Agustinus Anggaibak Tegaskan Keputusan MRP Papua Barat Daya Final dan Sah

(Koordinator Asosiasi MRP Se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak)

Nabire, 11 September 2024 – Koordinator Asosiasi MRP Se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah final dan sah.

Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Perjuangkan Hak OAP, Bertemu Wapres Ma’ruf Amin di Sorong

(Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Perjuangkan Hak OAP, Bertemu Wapres Ma’ruf Amin di Sorong)

Sorong, Kamis (06/05/2024) – Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua terus memperjuangkan hak politik, hak pemerintahan, dan hak sosial ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP). Setelah melakukan audiensi dengan beberapa lembaga negara di Jakarta, kali ini Asosiasi MRP se-Wilayah Papua akan bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Perjuangkan Hak Politik Orang Asli Papua, Asosiasi MRP Minta Dukungan Presiden Jokowi

(Perjuangkan Hak Politik Orang Asli Papua, Asosiasi MRP Minta Dukungan Presiden Jokowi)

Jakarta, Jumat (31/05/2024) – Dalam memperjuangan hak Politik dan hak kesulungan Orang Asli Papua (OAP), Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-wilayah Papua terus mendatangi semua lembaga negara guna menyampaikan aspirasi dan berharap bisa diterima Presiden Joko Widodo.

Temui Ketua MPR RI, Asosiasi MRP Papua Minta Kepala Daerah Harus OAP

(Koordinator Asosiasi MRP Se-Tanah Papua saat menyerah aspirasi kepada Ketua MPR RI)

Jakarta – Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-tanah Papua menemui ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Bambang Soesatyo, di Jakarta, pada Rabu (29/05/2024).

Asosiasi MRP Minta DPD RI Dukung Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua di Pilkada 2024

(Asosiasi MRP Minta DPD RI Dukung Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua di Pilkada 2024)

Jakarta – Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua meminta agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (AOP). Terutama di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, tetapi juga untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.