Supir Trans Nabire-Pedalaman Keluhkan Pungli Oleh Oknum Petugas Perhubungan

Diduga Pungutan liar (Pungli) telah dilakukan oleh oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) saat melakukan penertiban terhadap kendaraan umum lintas pedalaman. Transaksi Pungli ini terjadi atau bertempat di sekitar Pos Kehutanan Jalan Poros SP. Dan hal kejadian ini mulai meresahkan masyarakat, khusus bagi para sopir kendaraan pedalaman yang memakai plat kuning.

Kami saat melintas dan naik kepedalaman memakai mobil plat kuning dicegat oleh oknum Dishub Nabire. Salah satu supir plat kuning mengakui kerap ditanyai SIM dan STNK.

“Seharusnya Dishub tugasnya apa? Masak seperti Polantas. Terpaksa kami tunjukan semua kelengkapan saya,” terang sopir pedalaman, yang enggan namanya dipublikasikan belum lama ini.

Dalam beberapa hari ini nampak terlihat ada beberapa kendaraan, baik itu mobil plat merah dan hitam sempat dicek dan ditahan serta ditanyai oleh salah satu petugas LLAJ Dishub. Tujuan dari pencegatan ini, oknum petugas ingin mengecek kalau ada penumpang yang naik ke pedalaman. Pasalnya ketika ada kendaraan yang memuat penumpang, pasti dari oknum ini meminta beberapa uang kepada sopir. Sehingga, ketika ada pengecekan, para sopir selalu mengatakan, antar majikan ke pedalaman.

“Kami harus mengaku semua majikan yang pakai. Ini bukan penumpang, saya mengatar majikan. Ini yang dikatakan oleh supir lintas pedalaman, kalau kami tidak bilang seperti itu penumpang kami diturunkan,” terangnya.

Kalau kedapatan angkut penumpang, terang sopir ini lagi, biasanya kami menggunakan sogokan ketika kami dicegat oknum Dishub yang sering jaga di pos kehutanan.

“Saya cari aman saja. Uang saya lipat-lipat sebesar Rp.50.000 lalu saya kasihkan, karena saya masih mengunakan mobil plat hitam dan plat merah,” tandasnya.

Anehnya lagi mobil plat kuning saja masih dipungut biaya. Kita sudah melakukan aturan penertiban menjadi supir lintas kita malah yang terus disalahkan. Seharusnya plat hitam dan plat merah wajib dikontrol, bukan malah dibiarkan makin banyak di terminal.

Untuk itu, dirinya mewakili beberapa rekannya mengharapkan, saat sweeping entah itu dari Lantas maupun dari DLLAJ harus langsung diclearkan jangan setengah-setengah. Ada yang penertiban 1 hari, besok kembali seperti biasa lagi.

“Sebaiknya bagi pihak keamanan seharusnya bisa mengontrol di terminal Karang Tumaritis, saat mengurus jadi plat kuning kami tidak merasa susah. Kenapa sekarang plat kuning macam sudah tidak berfungsi lagi. Nyesal juga sih kalau kami sudah urus plat kuning, sampai sekarang tidak pernah ditertibkan,” ketusnya.

(PPN/RIS)