Nabire.Net

(Ketua Pansus CPNS DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi)

Nabire – Anggota DPRD Nabire yang juga Ketua Pansus DPRD terkait investigasi hasil tes CPNS Nabire formasi 2018, Sambena Inggeruhi, meminta Bupati Nabire, Isaias Douw, untuk tidak keliru terkait sikap DPRD dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang mempertanyakan transparansi hasil tes CPNS formasi 2018.

Hal itu disampaikan Sambena Inggeruhi dalam rilis persnya kepada Nabire.Net, rabu pagi (09/08), menanggapi pernyataan Bupati Isaias Douw, dalam wawancara ekslusif tanggal 8 September di salah satu channel Youtube.

Sambena mengatakan bahwa sudah selayaknya apa yang disuarakan oleh rakyat, disikapi oleh DPRD selaku perwakilan rakyat.

(Baca Juga : Ketua Pansus CPNS DPRD Nabire : Bupati Nabire Harus Umumkan Hasil SKD-SKB Seleksi CPNS 2018 Dari BKN)

“Bupati jangan keliru terkait sikap DPRD dalam menyikapi aspirasi masyarakat. DPRD adalah inkarnasi dari rakyat atau yang lazim disebut representasi rakyat, sehingga apa yang disuarakan oleh rakyat itu yang kami laksanakan,” tegas Sambena.

Sambena juga mengingatkan Bupati untuk tidak lupa dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana DPRD bersama Bupati adalah pemerintah daerah. Bupati selaku kepala penyelenggara pemerintahan sedangkan DPRD mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukkan Bupati.

(Baca Juga : Demi Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Nabire Wajib Publikasi Hasil SKD-SKB Seleksi CPNS 2018)

“Yang salah dimana jika DPRD meminta untuk hentikan proses pemberkasan, karena ada masalah dan tuntutan rakyat. Bupati dan DPRD adalah jabatan politik yang diangkat oleh rakyat, artinya rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Hal ini harus dipahami baik agar keseimbangan dalam peyelenggaraan pemerintahan di Nabire itu bisa berjalan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia. Ini bukan negara oligarki/kerajaan.

Seperti diketahui, dalam wawancara di salah satu channel Youtube tanggal 8 September, berkaitan dengan hasil rapat antara Bupati Nabire dengan perwakilan aksi unjuk rasa terkait transparansi hasil tes CPNS formasi 2018, Bupati Nabire, Isaias Douw mengatakan bahwa DPRD Nabire tidak tahu mekanisme koordinasi.

“Hasil tes CPNS Nabire formasi tahun 2018 sudah keputusan mutlak Bupati. Bagi yang lulus dan sedang dibatasi oleh surat DPRD (DPRD Nabire), surat DPRD itu tidak betul, tidak teratur, tidak tahu mekanismenya. Untuk masalah persyaratan, masukan ke BKD, BKD Nabire siap terima,” kata Bupati Douw.

(Baca Juga : Gelar Unjuk Rasa, Massa Tuntut DPRD Nabire Bentuk Pansus Investigasi Hasil Tes CPNS)

Isaias Douw juga mempertanyakan kapasitas DPRD yang tidak mengikuti prosedur, tetapi langsung masuk ke hal teknis.

“Untuk aspirasi masyarakat yang sudah demo, sudah disampaikan ke DPRD, DPRD yang laporkan ke Bupati sebenarnya, tapi DPRD langsung masuk ke teknis, dia tidak tahu, yang tanda tangan Wakil Ketua II DPRD Nabire ini tidak ikuti prosedur, jadi hasil dari aspirasi yang disampaikan langsung koordinasi dengan Bupati, tapi DPRD langsung, dia kapasitas apa sebenarnya, DPRD itu koordinasi tingkat muspida,” pungkas Bupati Isaias Douw.

[Nabire.Net]