Sudah 12 Kali Berkunjung, Jokowi Belum Menyentuh Akar Persoalan Di Papua

Nabire – Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Rencananya, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan digelar di Kompleks MPR, Minggu (20/10/2019) mulai pukul 16.30 Wit.

Selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, tercatat sudah 12 kali Presiden Jokowi mengunjungi Papua. Ini merupakan catatan terbanyak kunjungan seorang Presiden ke Papua.

(Baca Juga : Disambut Luar Biasa, Tanda Cinta Warga Nabire Papua Kepada Presiden Joko Widodo)

Berbicara mengenai beragam kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi, memang sudah cukup banyak hal yang dilakukan Presiden.

Mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, pemberlakuan BBM satu harga, kebijakan tol laut, peresmian PLTMG, program Otsus, hingga terakhir peresmian Palapa Ring Timur yang walaupun belum berjalan namun percepatan internet di Papua sudah dipondasikan.

Namun sayangnya, percepatan pembangunan di Papua tersebut tidak selaras dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta berbagai penyelesaian kasus Hukum & HAM di Papua.

Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap Jokowi akhir-akhir ini dinilai menurun. Hal itu diakui Jokowi sendiri beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya trust ada. Buktinya, 99 persen (hasil Piplres 2019, suara Jokowi-Ma’ruf 99,66 persen di Papua, Red) itu muncul. Namun karena ada satu itu (kerusuhan, Red), maka semua proses panjang itu jadi hilang,” kata Jokowi saat berdialog dengan para pemimpin redaksi di istana negara, Selasa (3/9), melansir Tribunnews.

Benar bahwa secara kuantitas, kunjungan seorang Jokowi ke Papua lebih banyak dibanding Presiden lain. Namun dari segi kualitas, kunjungan Jokowi dirasa belum menyentuh akar persoalan dan menyelesaikan berbagai problem di Papua.

Publik akhir-akhir ini khususnya orang asli Papua meminta agar Jokowi segera melakukan penyelesaian berbagai persoalan di Papua melalui dialog langsung di Papua.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menuturkan, sepanjang persoalan dasar di Papua tidak diatasi, maka potensi kekerasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM akan terus dialami warga di Papua.

“Tetapi, sepanjang persoalan mendasar Papua tidak diatasi, seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas (kejernihan) sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua,” kata Ismail seperti dilansir dari Suara.Com

Lanjut Ismail, dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua,” kata dia.

Jalan dialog antara Jokowi dan Rakyat Papua itulah yang bisa mengurangi konflik sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama untuk keadilan pembangunan berkelanjutan.

Jokowi sendiri berencana melakukan kunjungan ke Jayapura dan Wamena Papua usai dilantik. Tentu warga Papua berharap Jokowi fokus menuntaskan akar persoalan kemanusiaan di Papua dan mengutamakan Human Oriented ketimbang Infrastructure Development Oriented.

[Nabire.Net]