Nabire.Net

Solidaritas Mahasiswa Jayapura (SMJ) meminta pemerintah kabupaten Nabire menutup lokalisasi prostitusi di Samabusa, karena membawa dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat.

Ketua SMJ, Yohanes Piyaiyepai Magai meminta pemerintah kabupaten untuk segera memulangkan para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bekerja di lokalisasi prostitusi ke daerah asal mereka.

“Meninjau di beberapa daerah Papua seperti 69 orang PSK Tangjung Elmo Kabupaten Jayapura serta 88 orang PSK Wamena, kedua Pemerinta Daerah itu sudah berkomitmen untuk memulangkan PSK ke daerah asal masing-masing pada bulan Agustus lalu, kenapa Pemerinta Nabire tidak bisa?” kata Magai, Kamis (1/10/2015).

Dalam hal ini, lanjut dia, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan masyarakat Papua dari bahaya HIV/AIDS. “Kami minta pemerintah tutup lokalisasi prostitusi di Nabire karena membawa dampak negatif yang sangat terbesar kepada para remaja saat ini karena dengan adanya lokalisasi itu merusak remaja sekarang, padahal mereka adalah masa depan Papua,” ujarnya.

Magai mendukung pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Yohana Yembise yang menilai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus meningkat di Papua, salah satunya akibat dari lokalisasi yang terkesan dilindungi pemerintah.

Daniel Petege, salah satu anggota SMJ mengungkapkan fakta hari ini Papua menduduki posisi teratas dalam hal kasus KDRT. “Salah satu pemicunya adalah tempat lokalisasi dan miras, sehingga dengan adanya penutupan ini bisa jadi model yang dipakai di Papua,” jelasnya.

Dengan tegas pihaknya meminta pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Nabire untuk segera mencabut ijin lokalisasi serta mengambil kebijakan bagi para PSK yang ada di Nabire.

Dikatakan, pada bulan Desember mendatang, pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran di kantor bupati Nabire, jika permintaan mereka tidak diakomodir.

(M.S)