Pemprov Papua Tengah Siapkan SMK Terintegrasi untuk Tekan Pengangguran, Kemiskinan, dan Anak Putus Sekolah

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mengembangkan program SMK Terintegrasi sebagai strategi memperkuat pendidikan vokasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang agar sekolah kejuruan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat pelatihan, pemberdayaan ekonomi, hingga produksi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, serta anak putus sekolah (ATS) dengan membekali masyarakat keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi lokal.

Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah, Yulianus Kuayo, menjelaskan bahwa konsep SMK Terintegrasi lahir setelah pemerintah melakukan kajian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.

Menurutnya, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, hingga banyaknya anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan menjadi alasan utama pemerintah menghadirkan model pendidikan vokasi yang lebih inklusif.

“Konsep SMK Terintegrasi ini muncul dari hasil pengamatan terhadap masalah nyata di lapangan, yakni tingginya angka pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah, dan persoalan sosial lainnya. Untuk konteks Papua saat ini, SMK Terintegrasi menjadi salah satu solusi yang paling tepat,” kata Yulianus di Nabire, Selasa (28/7/2026).

Optimalkan SMK yang Sudah Ada

Alih-alih membangun sekolah baru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memilih mengoptimalkan SMK yang telah memiliki tenaga pendidik, ruang praktik, peralatan, serta kurikulum kejuruan.

Melalui skema tersebut, SMK akan dipadukan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sehingga mampu melayani berbagai kelompok masyarakat dengan kebutuhan pendidikan yang berbeda.

Dalam implementasinya, siswa usia sekolah tetap mengikuti pendidikan di SMK reguler. Sementara itu, warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal dapat memperoleh ijazah melalui program Paket A, Paket B, maupun Paket C di PKBM. Di sisi lain, LKP akan memberikan pelatihan keterampilan bagi lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Yulianus menilai konsep tersebut membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini tidak dapat mengakses pendidikan kejuruan karena terkendala persyaratan akademik.

“Selama ini masyarakat miskin, anak putus sekolah, dan pengangguran tidak bisa masuk SMK reguler karena terbentur syarat pendidikan formal. Dengan konsep terintegrasi ini mereka tetap bisa memperoleh keterampilan kerja,” ujarnya.

Empat SMK Jadi Lokasi Percontohan

Sebagai tahap awal, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan empat sekolah swasta berbasis gereja dan yayasan sebagai lokasi percontohan program SMK Terintegrasi. Sekolah-sekolah tersebut berada di tiga kabupaten dengan fokus pengembangan sesuai potensi daerah masing-masing.

Di Kabupaten Nabire, SMKS Wanggar diarahkan untuk mengembangkan pabrik mini yang memproduksi pakan ternak dan pupuk organik. Sementara SMKS Kalibobo akan fokus pada pengolahan air bersih serta pengembangan energi terbarukan.

Di Kabupaten Dogiyai, program dipusatkan pada sektor pertanian hortikultura dan peternakan ayam petelur. Sedangkan di Kabupaten Deiyai, pengembangan difokuskan pada usaha peternakan babi, mulai dari pembibitan hingga produksi ternak pedaging.

Pemilihan sekolah swasta berbasis gereja dilakukan karena dinilai memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Sekolah Menjadi Pusat Produksi

Program SMK Terintegrasi merupakan bagian dari implementasi visi Gubernur Papua Tengah dalam membangun Community College, yakni pusat pelatihan berbasis komunitas yang mampu memperkuat perekonomian lokal.

Dalam konsep ini, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi pusat produksi yang melibatkan siswa, guru, yayasan, hingga masyarakat sekitar.

Sebagai contoh, SMKS Wanggar nantinya akan memproduksi pakan ternak dan pupuk organik dengan memanfaatkan bahan baku yang dibeli langsung dari masyarakat. Para siswa bersama peserta pelatihan akan memperoleh pengalaman praktik secara langsung dalam proses produksi dengan pendampingan guru.

Pemerintah berharap pola tersebut mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru di sekitar sekolah, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian maupun peternakan masyarakat.

Ditargetkan Kurangi Kemiskinan dan Stunting

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyusun tahapan pelaksanaan program secara bertahap. Setelah studi kelayakan dilakukan pada tahun sebelumnya, tahun ini difokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen sekolah. Selanjutnya, pada tahun depan pemerintah akan melengkapi standar sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta menyempurnakan kurikulum.

Selain menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing, program ini juga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, hingga mendukung upaya penurunan angka stunting di Papua Tengah.

Yulianus berharap empat sekolah percontohan tersebut dapat berkembang menjadi model yang mandiri sehingga nantinya dapat diterapkan di seluruh kabupaten di Papua Tengah bahkan direplikasi oleh provinsi lain di Indonesia.

“Kami berharap empat sekolah percontohan ini dapat didampingi hingga mandiri. Setelah berhasil, model SMK Terintegrasi siap direplikasi ke kabupaten lain di Papua Tengah bahkan ke provinsi lainnya,” tutupnya.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]