Sikapi Persoalan Honorer K2, Ini Harapan Ketua Komisi A DPRD Nabire Kepada Bupati Nabire

Nabire, Menyikapi persoalan honorer K2 di kabupaten Nabire ibu kota provinsi Papua Tengah yang menuai protes dan sudah kurang lebih satu bulan, mereka terus melakukan upaya-upaya baik upaya hukum, namun juga datang ke DPRD dan sudah tiga hari terakhir ini datangi DPRD dan bermalam, Ketua Komisi A yang membidangi, hukum, keamanaan, kepegawaian, perlindungan masyarakat sipil dan masih ada sepuluh bidang pengawasan, Sambena Inggeruhi, melihat bahwa kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik maka akan sangat menggangu jalannya roda pemerintahan.

Tanggapan Bupati dalam memberikan solusi dengan memberikan tenaga kontrak 300 kepada para pendemo itu bukan menyelesaikan masalah, hal itu ibarat jauh api dari panggang, subtansinya tidak diselesaikan.

Dijelaskan Sambena Inggeruhi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana solusi untuk mereka-mereka yang benar honor lebih dari lima tahun dapat diakomodir apalagi dengan usia yang melewati ambang batas. Hal ini yang harus diberikan solusi oleh pemerintah dalam hal ini BKPSDM dan Bupati.

“Hari ini saya melihat bahwa isu semakin sudah ada kelompok-kelompok, tanpa memberikan solusi agar wajah good government yang dicita-citakan oleh Nabire Hebat itu dapat kita raih. Pemerintahan yang baik itu semua aspek, apalagi tema lain dari kampanye bapak Bupati adalah reformasi birokrasi”, tegas Sambena kepada Nabire.Net.

“Sebagai Ketua Komisi A DPRD Nabire yang memiliki tugas pengawasan di bidang kepegawaian, saya memberikan solusi yang harus diambil oleh pemerintah adalah meminta penambahan kuota kepada Kemenpan-RB dan melakukan uji publik terhadap 800 nama yang dinyatakan lolos. Surat balasan Menpan RB itu bukan berarti tidak bisa dilakukan uji publik, uji publik itu harus dilakukan agar misalnya ada yang mungkin berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, dan yang mungkin tidak sesuai syarat K2, dalainya setelah uji publik barulah di lakukan tes tertulis” pungkas Sambena.

[Nabire.Net]