Sikapi Konflik Kapiraya, Pemprov Papua Tengah Hentikan Sementara Tambang Rakyat

Nabire, 13 Februari 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi melalui Zoom Meeting dalam rangka penanganan konflik sosial yang terjadi di Distrik Kapiraya, pada 11–13 Februari 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah dan difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah.

Zoom Meeting ini dihadiri oleh Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah (DPRPT), sejumlah anggota DPRPT, Bupati Mimika beserta jajaran, Bupati Deiyai beserta jajaran, serta Bupati Dogiyai yang diwakili oleh Sekretaris Daerah.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa masing-masing kabupaten akan membentuk tim penanganan konflik untuk melakukan pendekatan secara adat dan persuasif kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan guna menyelesaikan konflik sosial atau konflik antar keluarga yang melibatkan masyarakat suku Mee dan suku Kamoro di Kapiraya.

Selain penanganan konflik sosial, rapat juga membahas persoalan tapal batas adat. Pemerintah daerah bersama tim yang dibentuk akan melakukan komunikasi dan negosiasi dengan para pemilik hak ulayat, baik dari suku Mee maupun Kamoro, agar permasalahan tapal batas dapat diselesaikan secara damai.

Sebagai langkah awal, tim dari tiga kabupaten bersama pemerintah provinsi akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat. Selanjutnya akan digelar rapat lanjutan untuk merumuskan hasil kesepakatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Forkopimda provinsi dan tiga kabupaten dengan turun langsung ke Kapiraya.

Dalam rapat tersebut juga disepakati sejumlah kebijakan sementara, di antaranya penghentian sementara pelayanan penerbangan ke wilayah Kapiraya serta penghentian sementara aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan tambang rakyat. Kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Tengah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengimbau masyarakat suku Mee dan Kamoro di Kapiraya untuk tetap menahan diri, menjaga keamanan, dan bekerja sama demi mencegah konflik berkepanjangan yang dapat merugikan semua pihak. Pemerintah berharap seluruh aktivitas masyarakat di wilayah tersebut tidak memicu persoalan baru selama proses penyelesaian konflik berlangsung.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]