Serapan APBD Papua Tengah Baru 44,99 Persen, DPR Minta OPD Bergerak Cepat
Nabire, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 44,99 persen hingga 16 November 2026. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar satu bulan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Dr. Petrus Izaach Suripatty, meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak kehilangan optimisme meski capaian penyerapan anggaran masih berada di bawah 50 persen.
Menurut Petrus, sisa waktu hingga akhir tahun harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh OPD. Ia menilai percepatan tidak hanya berkaitan dengan pencairan anggaran, tetapi juga penyelesaian pekerjaan, administrasi, serta berbagai hambatan yang selama ini membuat sejumlah program berjalan lambat.
“Kalau melihat angka penyerapan yang belum mencapai 50 persen, sementara waktu efektif tahun anggaran 2026 tinggal sekitar satu bulan, tentu ini menjadi perhatian bersama. Namun, kita jangan terlalu pesimistis,” ujar Petrus kepada wartawan di Nabire, Rabu (18/11/2026).
Ia meyakini realisasi APBD masih dapat digenjot apabila pemerintah daerah, OPD, DPR Papua Tengah, dan pihak terkait memperkuat koordinasi serta segera menyelesaikan persoalan yang menghambat pelaksanaan kegiatan.
Sejumlah Kendala Hambat Penyerapan APBD
Petrus mengatakan rendahnya realisasi anggaran tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan teknis maupun administratif yang dihadapi pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan perubahan regulasi, keterbatasan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi tertentu, serta persoalan teknis dalam pengerjaan proyek fisik.
Sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Tengah masih menghadapi keterbatasan sumber daya aparatur. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk ketika suatu pekerjaan membutuhkan pejabat atau tenaga yang memenuhi persyaratan kompetensi tertentu.
Salah satu persoalan yang disebut Petrus berkaitan dengan persyaratan pejabat yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Di sisi lain, proyek pembangunan fisik juga menghadapi tantangan berupa persoalan lahan dan hak ulayat. Proses administrasi yang melibatkan pemilik hak ulayat maupun pengusaha asli Papua terkadang membutuhkan waktu cukup panjang.
Petrus menegaskan bahwa pemberdayaan orang asli Papua tetap harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, proses tersebut menurutnya perlu berjalan seiring dengan penyelesaian administrasi agar tidak menyebabkan pekerjaan kehilangan waktu pelaksanaan.
“Jangan sampai proses administrasi dan persoalan teknis membuat pekerjaan tertunda terlalu lama hingga akhirnya tidak terlaksana dalam tahun anggaran berjalan,” jelasnya.
OPD Diminta Segera Identifikasi Masalah
Untuk mengejar ketertinggalan realisasi APBD, Petrus mendorong setiap pimpinan OPD melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum berjalan optimal.
Jika persoalan yang dihadapi berkaitan dengan regulasi atau kewenangan pemerintah pusat, koordinasi dengan gubernur maupun kementerian dan lembaga terkait dinilai perlu dilakukan sesegera mungkin.
Menurut Petrus, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Konsultasi tidak selalu harus dilakukan melalui pertemuan tatap muka.
Ia juga meminta kegiatan yang menghadapi kendala lokasi, lahan, maupun persoalan teknis lainnya segera dievaluasi sehingga pemerintah memiliki alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.
DPR dan Pemprov Papua Tengah Perlu Perkuat Sinergi
Selain mempercepat penyerapan APBD, Petrus menilai hubungan antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengapresiasi koordinasi antara DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terutama dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan.
Aspirasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam proses perencanaan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPR sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Namun, Petrus menegaskan bahwa pokir bukan berarti pekerjaan pembangunan dilaksanakan langsung oleh anggota DPR. Pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah melalui OPD sesuai tugas dan kewenangannya.
“Ketika programnya sudah dijawab oleh pemerintah, kita juga perlu bersama-sama membantu agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Pembangunan Pegunungan Papua Tengah Jadi Perhatian
Petrus juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan di wilayah pegunungan Papua Tengah.
Ia secara khusus menyoroti Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya yang dinilai masih membutuhkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan seperti Nabire dan Mimika. Masyarakat di wilayah pedalaman juga membutuhkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan pembangunan yang memadai.
“Jangan sampai perhatian pembangunan hanya terpusat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di pedalaman masih menunggu,” ujarnya.
Evaluasi Serapan Anggaran dan Potensi SiLPA
Petrus juga mendorong gubernur melakukan evaluasi terhadap OPD yang mengalami keterlambatan dalam merealisasikan anggaran. Apabila ditemukan persoalan serius dalam pelaksanaan tugas, pembenahan kepemimpinan OPD menurutnya dapat menjadi bagian dari evaluasi.
Ia mengingatkan bahwa rendahnya penyerapan APBD berpotensi meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) apabila program yang telah direncanakan tidak mampu direalisasikan.
Karena itu, sisa waktu tahun anggaran 2026 dinilai harus digunakan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan, kualitas pekerjaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Petrus menegaskan bahwa persoalan penyerapan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah dan DPR untuk saling menyalahkan.
Ia berharap seluruh OPD dapat mempercepat administrasi, menyelesaikan hambatan teknis, dan meningkatkan koordinasi agar APBD 2026 dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua Tengah.
“Tetap optimistis, saling mendukung, dan bekerja bersama agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Papua Tengah,” tutup Petrus.
[Nabire.Net/Musa Boma]





Tinggalkan Komentar