Sensus Ekonomi 2026 di Papua Tembus 1,05 Juta Unit, BPS Temukan Banyak Usaha Baru

Nabire, Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) mencatat capaian melampaui sasaran awal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak sekitar 1,053 juta bangunan dan unit usaha telah masuk dalam proses pendataan.

Angka tersebut setara dengan sekitar 131 persen dari target awal yang ditetapkan sebanyak 802.191 bangunan dan unit usaha. Capaian tersebut menunjukkan adanya sejumlah unit usaha yang sebelumnya belum tercantum dalam daftar awal pendataan.

Plt. Kepala BPS Provinsi Papua Akhmad Jaelani mengatakan tambahan tersebut diketahui setelah petugas melakukan verifikasi langsung di lapangan.

“Progres kami dari sisi hasil verifikasi lapangan sudah 131 persen. Artinya dari target awal tadi ada ditemukan usaha-usaha baru,” kata Akhmad di Nabire, Kamis.

Petugas Verifikasi Data dari Rumah ke Rumah

Akhmad menjelaskan, daftar sasaran awal atau prelist menjadi titik awal bagi petugas dalam melakukan pendataan. Daftar tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan apakah bangunan maupun unit usaha yang tercatat benar-benar masih beroperasi.

Dalam pelaksanaannya, petugas mendatangi lokasi secara langsung. Apabila menemukan unit usaha, petugas akan mengumpulkan berbagai informasi melalui kuesioner yang telah disiapkan.

Data yang dihimpun antara lain mencakup identitas usaha, omzet, biaya produksi, jumlah tenaga kerja, hingga status operasional usaha.

Dengan mekanisme tersebut, BPS tidak sekadar menghitung jumlah usaha. Kondisi setiap unit dalam daftar awal juga diperiksa, termasuk apabila sebuah usaha telah berhenti beroperasi, berpindah lokasi, atau tidak berhasil ditemukan saat kunjungan.

Pendataan juga memasukkan informasi mengenai keterlibatan unit usaha dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik sebagai pemasok maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

73 Persen Dokumen Sudah Dinyatakan Clear

Dari total sekitar 1,053 juta bangunan dan unit usaha yang telah didata, BPS menyebut sekitar 73 persen dokumen telah dinyatakan clear atau selesai melalui proses pemeriksaan.

Meski demikian, pekerjaan pendataan belum sepenuhnya berakhir. BPS masih melakukan pelengkapan terhadap data yang belum ditemukan atau belum memenuhi kebutuhan informasi.

Akhmad mencontohkan kemungkinan adanya unit usaha yang sebenarnya masih beroperasi, tetapi belum berhasil ditemui petugas ketika kunjungan pertama dilakukan.

“Sekarang kita tinggal melengkapi untuk data-data yang belum masuk. Contoh ketika petugas turun, belum menemukan prelist, tetapi sebenarnya usaha itu ada,” ujarnya.

Selain mengejar kelengkapan, BPS melakukan pemeriksaan kualitas data. Sistem yang digunakan dapat memberikan tanda terhadap isian yang dianggap tidak lazim atau tidak konsisten sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan ulang.

BPS menargetkan proses perbaikan dan penyempurnaan kualitas data tersebut dapat diselesaikan pada 15 September 2026.

Tantangan Geografis hingga Akses Internet

Pelaksanaan SE2026 di wilayah Papua memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis yang luas, akses transportasi yang tidak selalu mudah, keterbatasan jaringan internet, serta situasi keamanan di sejumlah wilayah menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam proses pendataan.

Untuk memperkuat pengawasan terhadap proses lapangan, BPS memanfaatkan teknologi geotagging. Teknologi tersebut memungkinkan lokasi pendataan direkam sehingga keberadaan petugas dan sebaran bangunan maupun unit usaha dapat dipantau secara lebih akurat.

Akhmad mengatakan teknologi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan.

“Geotagging tidak hanya bermanfaat untuk kontrol, tetapi sekaligus kita bisa membuat peta usaha menurut wilayah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital,” katanya.

Mencakup Empat Provinsi

Pendataan yang dilakukan BPS Provinsi Papua dalam capaian tersebut mencakup empat wilayah provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Besarnya jumlah unit yang ditemukan dalam proses verifikasi menunjukkan bahwa daftar awal belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktivitas ekonomi di lapangan. Karena itu, proses pencacahan dan pemeriksaan menjadi penting agar data akhir dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara lebih utuh.

Secara nasional, Sensus Ekonomi 2026 diarahkan untuk menghasilkan data dasar mengenai berbagai aktivitas ekonomi. Bagi Papua dan wilayah pemekaran, data tersebut dapat menjadi salah satu rujukan untuk memahami persebaran usaha, karakteristik kegiatan ekonomi, serta perkembangan sektor usaha di masing-masing wilayah.

BPS selanjutnya masih akan melakukan penyempurnaan terhadap data yang belum lengkap dan pemeriksaan kualitas sebelum seluruh rangkaian pendataan SE2026 dinyatakan selesai.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]