Sengketa Lokasi Taman Gizi Oyehe Berujung Mediasi, Ini Kesepakatannya

Nabire, Persoalan mengenai status dan pemanfaatan sejumlah lokasi di kawasan Oyehe, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mulai menemukan ruang penyelesaian melalui mediasi. Pertemuan yang mempertemukan para pihak berlangsung di Aula Wicaksana Laghawa Polres Nabire, Kamis (17/9/2026).

Mediasi tersebut melibatkan pihak Suku Wate yang diwakili Kepala Suku Besar Wate, Otis Money, bersama enam kepala suku besar pesisir. Dari pihak lainnya hadir Deki Nawipa sebagai perwakilan Keluarga Besar Yason Nawipa.

Pertemuan dilakukan untuk membahas polemik yang berkaitan dengan kawasan Taman Gizi, Terminal Oyehe dan Pasar Sayang Mama Papua. Ketiga lokasi tersebut selama ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas pemerintahan daerah, kegiatan perdagangan, transportasi serta penataan kawasan Oyehe.

Sejumlah Poin Disepakati

Hasil pertemuan kemudian dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak. Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa kawasan Taman Gizi, Terminal Oyehe dan Pasar Sayang Mama Papua merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa status tersebut berkaitan dengan keputusan bersama kepala kampung dan seluruh rakyat Suku Wate.

Surat pernyataan itu juga mencantumkan Keputusan Nomor 001/KPTS/5/1966 tertanggal 6 Mei 1966 sebagai bagian dari dasar yang disebut dalam pembahasan mengenai kawasan tersebut.

Salah satu kesepakatan lainnya berkaitan dengan program pemerintah untuk menata dan merelokasi pedagang dari kawasan Pantai Nabire menuju kawasan Taman Gizi. Program tersebut dinyatakan tetap dilaksanakan dan tidak boleh diganggu oleh pihak mana pun.

Pemkab Nabire Siapkan Pertemuan Lanjutan

Meski sejumlah poin telah disepakati, pembahasan mengenai riwayat dan status tanah masih akan dilanjutkan. Pemerintah Kabupaten Nabire akan memfasilitasi pertemuan berikutnya antara pihak Suku Wate dan Keluarga Besar Yason Nawipa.

Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan dapat menyamakan pemahaman para pihak mengenai lokasi tanah yang menjadi pokok pembahasan dalam kesepakatan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menghindari munculnya kembali perbedaan penafsiran mengenai sejarah dan status kawasan.

Diketahui Pemerintah dan Kepolisian

Kesepakatan hasil mediasi tersebut diketahui oleh Bupati Nabire Mesak Magai, Ketua DPRK Nabire Nancy T.K. Warobay serta Wakapolres Nabire.

Keterlibatan unsur pemerintah, legislatif dan kepolisian menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kawasan Oyehe diarahkan melalui mekanisme dialog dan kesepakatan bersama.

Bagi masyarakat, penyelesaian polemik ini berkaitan langsung dengan keberlanjutan aktivitas perdagangan, terminal serta rencana penataan kawasan. Kepastian mengenai status lokasi juga menjadi faktor penting agar program pemerintah dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Dengan adanya kesepakatan awal tersebut, para pihak kini memiliki ruang untuk melanjutkan pembahasan secara lebih terarah. Pemerintah Kabupaten Nabire selanjutnya akan memfasilitasi pertemuan lanjutan guna memperjelas persepsi mengenai lokasi dan riwayat tanah yang menjadi pokok persoalan.

Untuk sementara, program pemerintah terkait penataan dan relokasi pedagang menuju kawasan Taman Gizi sebagaimana tercantum dalam kesepakatan dinyatakan tetap berjalan.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]