INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Sekolah Rakyat Deiyai Ditargetkan Berjalan 2027, Pemkab Masih Hadapi Persoalan Hak Ulayat

Sekolah Rakyat Deiyai Ditargetkan Berjalan 2027, Pemkab Masih Hadapi Persoalan Hak Ulayat

(Sekolah Rakyat Deiyai Ditargetkan Berjalan 2027, Pemkab Masih Hadapi Persoalan Hak Ulayat)
(Sekolah Rakyat Deiyai Ditargetkan Berjalan 2027, Pemkab Masih Hadapi Persoalan Hak Ulayat)

Deiyai, Pemerintah Kabupaten Deiyai menargetkan persiapan Program Sekolah Rakyat dapat ditindaklanjuti pada 2027. Namun, rencana tersebut masih menghadapi sejumlah pekerjaan penting, terutama penyelesaian persoalan hak ulayat atas lahan yang sebelumnya telah disiapkan untuk pembangunan sekolah.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Sosialisasi Program Sekolah Rakyat yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Deiyai bersama Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Bagian Umum Setda Kabupaten Deiyai itu mempertemukan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta tim Kementerian Sosial untuk membahas kesiapan daerah dalam mendukung program strategis pemerintah pusat tersebut.

Lahan Sekolah Rakyat Masih Perlu Dimusyawarahkan

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Deiyai, Simon Mote, S.STP., yang hadir mewakili Bupati Deiyai Melkianus Mote, S.T., mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan survei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pada Mei 2025.

Lokasi yang disiapkan berada di Desa Ikiyauwo dengan luas lahan sekitar tujuh hektare. Pada tahap awal, masyarakat menerima rencana tersebut dan pemerintah bersama pihak terkait telah melakukan pengukuran lahan.

Namun, proses berikutnya menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat dan kepemilikan tanah. Karena itu, pemerintah daerah memilih menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dan musyawarah dengan keluarga-keluarga pemilik hak ulayat.

“Pada intinya tanah sudah diserahkan, tetapi kami akan merangkul semua keluarga untuk membicarakan kembali. Keluarga juga perlu menyelesaikan persoalan secara internal,” kata Simon.

Menurutnya, setelah terdapat kejelasan dan kesepakatan di tingkat keluarga pemilik hak ulayat, pemerintah daerah akan kembali melakukan koordinasi untuk memastikan tahapan persiapan pembangunan dapat dilanjutkan.

Pemkab Siapkan Program untuk 2027

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deiyai, Yulita Mote, S.S., mengatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang perlu mulai dipersiapkan secara serius di daerah.

Ia menyebut pelaksanaan program pada 2027 tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan APBD.

“Kita akan bergerak pada tahun 2027, tetapi tentu akan menyesuaikan dengan APBD daerah. Apabila anggaran memungkinkan dan tidak ada kendala keuangan, maka seluruh tahapan diharapkan dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Dinas Sosial juga akan kembali berkoordinasi dengan Bupati Deiyai serta tim yang sebelumnya telah dibentuk untuk memetakan berbagai persoalan yang masih menghambat pelaksanaan program.

Selain persoalan lahan, kesiapan anggaran menjadi faktor penting yang akan menentukan kelanjutan tahapan Sekolah Rakyat di Deiyai.

Sasar Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem

Program Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Yulita mengatakan data masyarakat miskin yang telah dihimpun Dinas Sosial akan menjadi salah satu dasar dalam proses penentuan sasaran peserta didik sesuai dengan ketentuan program.

Menurutnya, akses pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

“Pendidikan menjadi jalan penting agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan memperbaiki masa depan,” ujarnya.

BBPPKS Papua Turun Langsung ke Deiyai

Sosialisasi tersebut turut menghadirkan Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, GDipDevPrac., M.Eng., sebagai pemateri.

Ia menjelaskan, kehadiran tim BBPPKS merupakan tindak lanjut dari undangan Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman mengenai Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional.

Menurut John, program tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk di wilayah Tanah Papua.

Tim BBPPKS juga melihat secara langsung perkembangan persiapan Kabupaten Deiyai, termasuk posisi kesiapan daerah, kendala yang masih ditemukan, serta kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum program dilaksanakan.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi dan pelaporan kepada pemerintah daerah.

Belajar dari Daerah Lain

Dalam sosialisasi, BBPPKS Regional VI Papua turut memberikan gambaran pelaksanaan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah, antara lain Jayapura, Merauke, dan Biak Numfor.

Pengalaman daerah lain tersebut menjadi referensi bagi Deiyai untuk memahami kebutuhan penyelenggaraan program sekaligus memetakan langkah yang harus dipersiapkan sejak awal.

Masyarakat adat yang mengikuti kegiatan pada prinsipnya menyambut dan memahami rencana pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Deiyai.

Pemerintah daerah selanjutnya akan melanjutkan komunikasi dengan masyarakat adat untuk mencari solusi atas persoalan hak ulayat. Penyelesaian tersebut dinilai penting agar tahapan persiapan program tidak terhambat ketika memasuki fase berikutnya.

Jika persoalan lahan, dukungan masyarakat, kesiapan anggaran, dan kebutuhan teknis dapat diselesaikan, Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Deiyai, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Deiyai bersama masyarakat adat dan pemerintah pusat kini memiliki pekerjaan lanjutan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan dapat berjalan secara terkoordinasi menuju pelaksanaan program pada 2027.

[Nabire.Net]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.