RSUD Nabire Layani Pasien dari Berbagai Daerah, Bupati Magai Minta Dukungan Pemprov Papua Tengah
Nabire, Bupati Nabire Mesak Magai meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan dukungan konkret untuk memperkuat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire. Permintaan tersebut disampaikan karena rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Nabire itu tidak hanya melayani masyarakat dari 15 distrik di Nabire, tetapi juga menerima pasien rujukan dari sejumlah kabupaten di Papua Tengah.
Mesak Magai menyampaikan hal tersebut saat ditemui di RSUD Nabire, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi dibutuhkan untuk membantu rumah sakit menghadapi kebutuhan pelayanan yang semakin luas, terutama selama Papua Tengah belum memiliki rumah sakit milik pemerintah provinsi yang dapat beroperasi secara penuh.
RSUD Nabire Jadi Rujukan Pasien dari Luar Daerah
Mesak menjelaskan, secara administratif RSUD Nabire merupakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Nabire. Rumah sakit tersebut pada dasarnya disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di 15 distrik di wilayah Nabire.
Namun dalam praktiknya, cakupan pelayanan RSUD Nabire jauh lebih luas. Pasien dari sejumlah kabupaten di Papua Tengah juga datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat dari daerah yang menghadapi kondisi sulit dan konflik seperti Puncak Jaya dan Intan Jaya.
Situasi tersebut membuat beban pelayanan rumah sakit tidak hanya bergantung pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Nabire.
“Rumah sakit ini bukan milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melainkan milik Pemerintah Kabupaten Nabire. Pada dasarnya, rumah sakit ini kami siapkan untuk melayani masyarakat di 15 distrik di Kabupaten Nabire, bukan untuk delapan kabupaten,” kata Mesak.
Menurut dia, jika RSUD Nabire hanya melayani penduduk Kabupaten Nabire yang jumlahnya lebih dari 200 ribu jiwa, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan.
Anggaran tersebut, lanjutnya, dapat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan dasar tidak harus selalu dirujuk ke rumah sakit.
Bupati Minta Intervensi Pemprov Papua Tengah
Mesak mengatakan, kondisi berbeda terjadi karena RSUD Nabire juga menjadi salah satu tujuan masyarakat dari kabupaten lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah ikut mengambil bagian dalam penguatan RSUD Nabire.
“Selama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum dibangun, kami berharap ada intervensi dari pemerintah provinsi untuk membantu mendukung pelayanan di RSUD Nabire,” ujarnya.
Ia menilai dukungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk yang konkret, seperti penyediaan peralatan medis, obat-obatan maupun fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan.
Mesak mengatakan kebutuhan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, mengingat RSUD Nabire tetap harus menerima pasien yang membutuhkan pertolongan meskipun berasal dari luar wilayah administratif Kabupaten Nabire.
Pelayanan Tetap Mengedepankan Kemanusiaan
Di tengah keterbatasan yang ada, Pemkab Nabire memilih tidak membatasi pelayanan berdasarkan asal daerah maupun administrasi kependudukan pasien.
Mesak mengatakan pemerintah daerah sebenarnya dapat mempertimbangkan pembatasan pelayanan berdasarkan status administrasi. Namun pilihan tersebut tidak diambil karena pertimbangan kemanusiaan.
“Siapa pun yang datang dan membutuhkan pelayanan kesehatan tetap kami layani dengan segala keterbatasan yang ada,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada dokter, tenaga medis dan seluruh petugas kesehatan yang terus menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Dukungan Pemprov Pernah Diberikan
Mesak menyebut dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap RSUD Nabire bukan hal yang sepenuhnya baru.
Ia mengingat kembali pertemuannya dengan mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk pada 2022. Dalam pertemuan tersebut, kebutuhan rumah sakit dibahas dan Mesak mengusulkan pembangunan rumah dinas bagi dokter.
Usulan itu kemudian diwujudkan melalui pembangunan rumah dinas dokter dua lantai di kompleks RSUD Nabire. Selain pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah provinsi juga pernah memberikan bantuan berupa peralatan medis dan obat-obatan.
Bagi Mesak, bentuk bantuan seperti itu merupakan contoh dukungan yang dapat kembali dilakukan untuk membantu meningkatkan pelayanan RSUD Nabire.
Pembayaran Rumah Sakit Mulai Didorong Nontunai
Selain persoalan dukungan fasilitas, Pemkab Nabire juga mulai mendorong pembenahan sistem administrasi dan transaksi di rumah sakit.
Salah satunya melalui penerapan sistem pembayaran nontunai. Dengan sistem tersebut, pembayaran yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit akan diarahkan menggunakan transaksi digital.
Mesak mengatakan penerapan sistem itu akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan dilakukan secara bertahap.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola pelayanan yang lebih transparan dan mengikuti perkembangan sistem pembayaran digital.
Ke depan, Mesak berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat kembali memberikan dukungan konkret kepada RSUD Nabire sembari menunggu pembangunan dan pengoperasian rumah sakit milik pemerintah provinsi.
Menurutnya, dukungan tersebut penting agar kebutuhan masyarakat yang selama ini bergantung pada RSUD Nabire tetap dapat ditangani, terutama masyarakat dari berbagai wilayah Papua Tengah yang membutuhkan layanan kesehatan.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]





Tinggalkan Komentar