Refleksi 2019 Forum Peduli Hak Politik OAP

Paniai – Ada banyak catatan politik selama tahun 2019 khususnya yang bersinggungan langsung dengan hak politik Orang Asli Papua.

Berikut ini sejumlah catatan refleksi sepanjang tahun 2019 berkaitan dengan hak politik OAP, oleh Forum Peduli Hak Politik OAP :

1. Dalam hal Pemilu Legsilatif, Forum berpandangan Parpol tidak melaksanakan amanat Pasal 28 ayat 3 UU No 21 tahun 2001 terkait perekrutan Parpol. Untuk itu KPU Provinsi Papua harus dapat mendorong kepada KPU Pusat membuat PKPU khusus Papua agar ada mekanisme perekrutan yang menjiwai UU Otsus Papua.

2. Terkait Pendropan Pasukan, Forum berpandangan pasukan non organik harus ditarik dan Pemerintah Pusat harus memberi kewenangan kepada Gubernur Papua, Bupati/Walikota Kapolda Papua dan Pangdam untuk mengendalikan keamanan di Papua.

3. Dalam pengangkatan jabatan di ASN di Pemprov Papua dan Pemkab harus diutamakan ASN OAP dalam Jabatan Eselon II

4. UU Otsus belum maksimal, untuk itu forum mendorong agar dilakukan Uji Materi di MKRI terkait UU Otsus dengan Pasal 18B ayat 1 UUD 1945, terkait kewenangan Papua, untuk.melihat sebenarnya siapa yang menggagalkan UU Otsus apakah Pusat atau daerah.

Salam

*Penulis, Alex Napo

[Nabire.Net]