Ratusan Massa KNPB Gelar Aksi Damai di Timika, Soroti Isu Militer dan Kemanusiaan Papua

Mimika, Ratusan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Petrosea, Kabupaten Mimika, Senin (3/8/2026). Aksi tersebut berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat gabungan dan diisi dengan mimbar bebas yang menyoroti kondisi keamanan serta isu kemanusiaan di Papua.

Dalam kegiatan itu, peserta aksi membawa atribut berupa bendera KNPB, salib, serta sejumlah spanduk yang memuat pesan mengenai kondisi Papua. Ketua KNPB Wilayah Timika, Yanto Awerkion, memimpin langsung jalannya aksi yang berlangsung secara terbuka.

Sejak pagi, ratusan peserta berkumpul di sekitar Bundaran Petrosea untuk menyampaikan aspirasi melalui orasi bergantian. Aparat keamanan dari unsur gabungan tampak berjaga di sekitar lokasi guna memastikan jalannya kegiatan berlangsung tertib.

Dalam orasinya, sejumlah peserta menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian pendapat secara damai. Mereka menyatakan tetap menghormati hukum dan prinsip demokrasi dalam menyampaikan aspirasi.

Salah seorang peserta aksi mengatakan masyarakat Papua menginginkan situasi yang lebih aman tanpa meningkatnya aktivitas militer di berbagai wilayah.

“Kami menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di Timika. Kami menolak militer dari tanah Papua,” ujar salah satu demonstran saat berorasi.

Peserta lainnya mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi yang menurut mereka masih diwarnai rasa takut di sejumlah daerah. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat sipil di Papua.

Ketua KNPB Sampaikan Tuntutan

Ketua KNPB Wilayah Timika, Yanto Awerkion, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan mimbar bebas yang memberikan ruang bagi masyarakat, tokoh gereja, mahasiswa, hingga mama-mama Papua untuk menyampaikan pandangan mengenai situasi yang mereka rasakan.

Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga membuka ruang penyelesaian yang mengutamakan dialog dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap pemerintah melalui Presiden dapat mencari solusi agar masyarakat Papua dapat hidup aman dan sejahtera di atas tanahnya sendiri,” kata Yanto.

Ia juga menyebut aksi tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan kemanusiaan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Data yang Disampaikan KNPB

Dalam kesempatan itu, Yanto memaparkan sejumlah data yang disebut berasal dari catatan internal KNPB. Menurutnya, jumlah warga sipil yang mengungsi di berbagai wilayah Papua mencapai 125.931 jiwa.

Selain itu, ia mengklaim sejak 2018 hingga 2026 terdapat 503 warga sipil yang menjadi korban. KNPB juga menyebut sebanyak 300 anggota TPNPB dan 162 personel TNI-Polri turut menjadi korban dalam rentang waktu yang sama.

Data tersebut merupakan klaim KNPB dan tidak disertai verifikasi independen maupun tanggapan resmi dari pemerintah atau aparat keamanan dalam kegiatan tersebut.

Aksi damai ini kembali menyoroti pentingnya penanganan konflik Papua melalui pendekatan yang memperhatikan aspek keamanan sekaligus kemanusiaan. Berbagai aspirasi yang disampaikan peserta menunjukkan adanya harapan agar penyelesaian persoalan Papua dilakukan melalui dialog, perlindungan warga sipil, dan upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, pengawalan aparat selama aksi berlangsung menunjukkan komitmen untuk menjaga situasi tetap kondusif sehingga penyampaian pendapat dapat berjalan dengan tertib.

Menutup aksinya, Yanto menegaskan bahwa KNPB Wilayah Timika akan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perjuangan damai dan nilai kemanusiaan dalam setiap kegiatan penyampaian aspirasi. Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun aparat terkait tuntutan yang disampaikan para demonstran.

[Nabire.Net/Yosef Doo]