BGN Harap Program Makan Bergizi Gratis di Papua Tengah Prioritaskan Bahan Pangan Lokal

Nabire, 11 Agustus 2025 – Pangan lokal menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah, Senin (11/8/2025).

Dalam kunjungan yang berlangsung di Aula Guest House Nabire, Dadan sekaligus memimpin rapat koordinasi BGN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tepat sasaran.

“Mohon bantuannya agar program ini bisa selesai cepat. Kami menargetkan bangunan SPPG rampung akhir Oktober, sehingga awal Desember penerima manfaat sudah bisa menerima layanan,” ujarnya.

Dadan menambahkan, pengelola SPPG di Papua Tengah diharapkan berasal dari warga lokal. Menu yang disediakan pun akan disesuaikan dengan potensi sumber daya setempat, sehingga peternak, petani, dan nelayan lokal dapat berkembang.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden tersebut. Menurutnya, penanganan gizi harus menjadi prioritas utama seluruh kepala daerah.

“Kami mengajak semua bupati menjadikan penanganan gizi sebagai fokus. Kita akan optimalkan anggaran, libatkan masyarakat lokal, dan mendorong inovasi,” kata Geley.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Papua Tengah telah menunjuk pejabat eselon II untuk menangani program ini, membentuk kelompok kerja MBG yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah, serta mempercepat penambahan titik dapur sehat.

Berdasarkan laporan, perkembangan pelaksanaan MBG bervariasi di tiap kabupaten. Di Mimika, mitra BGN telah siap 98 persen, sementara di Nabire SPPG sudah ada namun belum ada mitra yang lolos verifikasi. Beberapa daerah lain seperti Paniai, Intan Jaya, dan Dogiyai belum memiliki SPPG maupun mitra.

Geley menegaskan, upaya perbaikan gizi memerlukan kolaborasi lintas sektor. “Masalah gizi tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua pihak saja. Semua elemen harus terlibat untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan,” tandasnya.

[Nabire.Net]