Nabire.Net

(Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Mimika, AKP Henri Alfredo Korwa)

Mimika, 7 April 2025 — Kepolisian Resor (Polres) Mimika menyiagakan sebanyak 70 personel guna mengantisipasi potensi aksi unjuk rasa yang menuntut penutupan PT Freeport Indonesia pada Senin (7/4/2025). Aksi tersebut dikabarkan diserukan oleh Forum Independen Mahasiswa (FIM), namun belum mengantongi izin resmi.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Mimika, AKP Henri Alfredo Korwa, mengatakan bahwa personel telah disebar ke sejumlah titik strategis di Kota Timika.

“Sebanyak 10 personel ditempatkan di Eme Neme Yauware, Cafe Amungme Gold, dan sekitar Jalan WR Supratman. Sisa personel lainnya akan melakukan patroli keliling kota,” ujar AKP Henri saat ditemui di ruang kerjanya.

Selain itu, Polres Mimika juga telah berkoordinasi dengan Satuan Brimob untuk memperkuat pengamanan. AKP Henri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi terkait rencana aksi tersebut.

“Informasi dari anggota di lapangan menyebutkan belum ada pergerakan massa. Belum jelas juga apakah aksi ini murni dari kalangan mahasiswa atau melibatkan masyarakat umum,” jelasnya.

Pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan mengimbau agar aksi tidak dilakukan. “Kalau pun tetap dilakukan, kami imbau agar tidak bersikap anarkis dan tetap berada di tempat,” tegasnya.

Antisipasi pengamanan ini telah dipersiapkan sejak tiga hari terakhir dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman menambahkan bahwa situasi di Mimika masih terpantau kondusif.

“Hingga saat ini belum ada aksi yang berlangsung. Kami sudah menempatkan personel di 11 titik rawan di wilayah Mimika,” kata Kapolres.

Sebelumnya, beredar selebaran digital di media sosial yang mengatasnamakan Forum Independen Mahasiswa West Papua. Selebaran itu menyerukan aksi serentak di beberapa daerah seperti Jayapura, Sentani, Manokwari, Nabire, Mimika, dan Sorong, dengan tuntutan utama yakni penutupan PT Freeport Indonesia dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

[Nabire.Net/Yosef Doo]