Perpanjang Tanggap Darurat, Pemprov Papua Beri Kewenangan Ke Pemkab/Pemkot Terkait Penanganan C-19

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan kewenangan penuh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu sesuai hasil rapat koordinasi penanganan dan pencegahan Covid-19, Jumat (03/07) di Jayapura, yang dipimpin oleh Wagub Papua, Klemen Tinal, dihadiri unsur Forkopimda.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua, memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 31 Juli mendatang.

Dalam kebijakan PSDD tahap VII dan relaksasi kontekstual tahap III, Pemprov Papua mendukung penanganan COVID-19 di kabupaten/kota secara selektif, serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat bekerjasama lintas sektor dengan tokoh agama, adat dan masyarakat.

“Setiap wilayah (kabupaten dan kota) kini bertanggung jawab untuk memastikan dan mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi objektif di daerahnya masing-masing,” kata Wagub Klemen Tinal.

Menurut Wagub, para Bupati dan Walikota tentu lebih tahu dan paham kondisi objektif di wilayahnya. Hanya saja untuk daerah yang masih berkategori hijau, seperti Kabupaten Yalimo dan Lanny Jaya, dimintakan agar kepala daerahnya tetap waspada mencegah penularan virus corona.

Selain itu, Wagub berharap dilakukan penguatan dan kemandirian masyarakat dengan membangun potensi dan keunggulan masyarakat, saling membantu dan gotong royong melalui pembentukan kampung tangguh dan RT/RW tangguh COVID-19 yang menjadi basis pemutusan mata rantai penularan COVID-19 serta mengefektifkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan umum.

Klemen Tinal seusai rapat dengan Forkopimda dan para pejabat di lingkungan pemprov dan TNI-Polri meminta agar rumah sakit tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat termasuk bagi yang tidak terjangkit COVID-19.

“Scara keseluruhan saya meyakini situasi Papua akan kembali normal. Ia optimis bupati dan walikota mampu menyelesaikan situasi pandemi tersebut. Tapi tentu butuh dukungan masyarakat juga. Jangan sampai pemimpin daerahnya sudah bergerak namun masyarakat belum secara aktif. Sehingga kolaborasi semua pihak itu perlu supaya kita bisa menuju ke hidup normal,” harap Wagub.

[Nabire.Net/Humas Pemprov Papua/Ant]